Berita Surabaya

Pengamat Pertanian Terkait Permentan Nomer 10 Tahun 2022: Bukan untuk Menghapus Subsidi Pupuk

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 dicermati oleh pengamat bahwa bukanlah untuk menghapus subsidi pupuk.

Editor: Ndaru Wijayanto
Tribun Jatim Network/Benni Indo
Seorang pria menata pupuk bersubsidi yang berada di gudang sebuah kios di Kota Batu 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 dicermati oleh pengamat pertanian bahwa bukanlah untuk menghapus subsidi pupuk.

Pengamat Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr. Sujarwo menyebut bahwa kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) soal Permentan Nomor 10 Tahun 2022 guna mengatur tata cara alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi.

Di mana Permentan 10 tahun 2022 mengatur tentang pola distribusi pupuk bersubsidi yang menentukan alokasi pupuk Urea dan NPK per Provinsi, berdasarkan alokasi tersebut pula lalu dilakukan pendistribusian pupuk subsidi ke Kabupaten sampai ke tingkat Kecamatan.

"Ada dasar-dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk per provinsi dan juga per kabupaten, utamanya terkait dengan penggunaan data spasial lahan petani, penetapan LP2B dan serapan pupuk subsidi tahun sebelumnya," katanya saat dikonfirmasi, Senin (5/9/2022).

Lanjut dosen fakultas pertanian UB ini, Permentan 10 Tahun 2022 memang menunjukkan adanya keinginan pemerintah mengatur pola distribusi pupuk sehingga pupuk bersubsidi tetap dapat dinikmati petani.

Hanya saja sektor pertanian memiliki kerentanan yang tinggi atas ketidaktepatan waktu dan ketidaktepatan jumlah pupuk, pola pendistribusian dengan pengalokasian dari tingkat pusat ke provinsi lalu ke kabupaten, kemudian baru alokasi ke kecamatan tentunya akan memakan banyak waktu dan kebutuhan koordinasi yang tinggi.

"Belum lagi jika ada permasalahan berupa ketidaksesuaian di e-RDKK yang sangat berpeluang terjadi selama ini sehingga berdampak pada salah sasaran distribusi pupuk bersubsidi," tambahnya.

Oleh sebab itu menurutnya perlu ada pemikiran terobosan dengan memanfaatkan teknologi informasi maju untuk monitoring pendistribusian dan verifikasi yang tidak perlu secara konvensional tetapi sudah secara digital dapat dilakukan.

"Simplifikasi proses dan monitoring yang memadai dengan melibatkan teknologi informasi akan mereduksi signifikan perilaku menyimpang dari aktor terlibat karena secara digital proses terekam dengan baik sampai pada level petani," ungkapnya.

Menyoal pembatasan pupuk dengan hanya berfokus pada Urea dan NPK, menurutnya, subsidi pupuk Urea dan NPK merupakan hasil pengkajian signifikansi kedua jenis pupuk ini dalam menunjang produksi komoditas strategis. Namun perlu diingat, bahwa semakin intensif aplikasi pupuk kimiawi ini akan berdampak pada tanah tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved