Berita Jatim

Terima Perwakilan Massa Aksi Penolakan Harga BBM, Pemprov Jatim Janji Matangkan Pemberian Bansos

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima sejumlah perwakilan massa aksi penolakan kenaikan harga BBM di depan Kantor Gubernur Jawa Timur

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Fatimatuz Zahroh
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima sejumlah perwakilan massa aksi penolakan kenaikan harga BBM di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan, Selasa (6/9/2022). 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima sejumlah perwakilan massa aksi penolakan kenaikan harga BBM di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan, Selasa (6/9/2022).

Para perwakilan massa aksi diterima oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Alwi dan juga Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo.

Sekitar 30 orang massa aksi diterima untuk diajak mediasi. Meski tidak diterima oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Lamongan, para perwakilan massa aksi diterima aspirasinya dan disuguhi sejumlah solusi kebijakan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Alwi mengatakan saat ini pemerintah provinsi Jawa Timur tengah mematangkan program program intervensi untuk masyarakat merespon adanya kenaikan harga BBM.

Namun pihaknya belum bisa memaparkan secara gamblang program intervensi bantuan sosial yang akan diberikan lantaran kebijakannya masih dirumuskan dan belum final.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Jember Turun ke Jalan Bawa Tujuh Tuntutan

"Yang saya sampaikan pada perwakilan massa aksi adalah yang berkaitan dengan langkah langkah yang akan diambil Provinsi Jatim merespon kenaikan harga BBM. Bahwa Ada program nasional dan ada program yang akan dikeluarkan Pemprov Jawa Timur," terang Alwi.

Menurutnya program intervensi dari pemprov akan berkutat pada bantuan pada masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Seperti nelayan, pelaku usaha kecil dan mikro, dan seterusnya.

Pihaknya menyebut kebijakan yang sedang dirumuskan tersebut akan rampung dimatangkan dalam satu hingga dua hari ini.

Dengan harapan bisa membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

"Sekarang sedang disiapkan. Mudah mudahan dalam satu dua hari ini segera final. Program yang dimaksud ada beberapa. Mungkin terkait bagaimana upaya meringankan nelayan, umkm, pelaku usaha ultra mikro, saat ini konsepnya sedang dimatangkan pimpinan semoga segera ada kebijakan yang akan diambil olen beliau," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa sepanjang siang hingga sore hari ini ratusan massa aksi dari kalangan pekerja memadati depan kantor gubernur di Jalan Pahlawan Surabaya. Mereka menyuarakan satu suara untuk menolak kenaikan harga BBM yang dikeluarkan oleh Presiden.

 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved