Berita Madura

127 Desa Peserta Pilkades Serentak 2023 di Bangkalan Belum Bentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2023 mulai awal Agustus 2022 telah memasuki tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD).

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Ndaru Wijayanto
TribunJogja
Ilustrasi Pilkades Serentak - 127 Desa Peserta Pilkades Serentak 2023 di Bangkalan Belum Bentuk P2KD 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Ahmad Faisol

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN – Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2023 mulai awal Agustus 2022 telah memasuki tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD).

Namun hingga Jumat (9/9/2022), tercatat masih sejumlah 22 desa dari total 149 desa peserta Pilkades Serentak yang telah membentuk P2KD.  

Dengan deadline pembentuk P2KD hingga 1 Oktober 2022, sebanyak 127 desa tidak mempunyai waktu lama. Kondisi ini di luar kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bangkalan.  

“Jadwal pembentukan P2KD adalah hak priogratif BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Hingga saat ini sudah terbentuk 22 P2KD dari total 149 desa peserta pilkades serentak tahun 2023,” ungkap Kepala Dinas PMD Kabupaten Bangkalan, Hosin Jamili, Senin (12/9/2022).

Sebelumnya, Hosin menyatakan pembentukan P2KD merupakan tahapan krusial bahkan rawan konflik dalam proses pelaksanaan pilkades.

Pada tahapan ini, ia menyarankan BPD dalam posisi netral dan harus melibatkan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terdiri camat, kapolsek, dan danramil.

Baca juga: Jelang Pilkades Serentak di Pamekasan, Kapolsek Larangan Datangi Sejumlah Rumah Cakades Taraban

Ia menjelaskan, deadline 1 Oktober telah sesuai ketentuan dan pihak PMD juga memberikan masa toleransi hingga 15 hari apabila masih ada desa yang belum membentuk panitia desa.

Namun ketika masih deadlock, maka pembentukan P2KD akan diambil alih Tim Fasilitasi Pilkades Kabupaten.

“Tidak ada kendala di bawah, mereka (BPD) sebetulnya sudah tahu perkiraannya. Rata-rata teman-teman di bawah tidak pernah menceritakan kendalanya. Bisa saja semisal satu desa menjadwalkan besok untuk pembentukan P2KD, namun gagal karena terkendala suatu hal,” jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved