Berita Surabaya

Mahasiswi Hang Tuah Kuak Tantangan Era Digitalisasi Rekam Medis dalam Permenkes Nomor 24 tahun 2022

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menkes (Permenkes) Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis pad

Editor: Ndaru Wijayanto
ISTIMEWA
Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya, Reny Kristianingsih 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Peraturan Menkes (Permenkes) Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis pada 31 Agustus 2022. Permenkes ini pengganti dari Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.

Hal ini membuat Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya, Reny Kristianingsih pun menguak beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam Permenkes Rekam Medis terbaru. Utamanya terkait dengan ancaman kebocoran data.

Menurut Reny, di era digitalisasi saat ini kebocoran data sangat rawan. Sehingga perlu perlindungan data rekam medis diperkuat. Mengingat ada catatan dan dokumen yang memuat identitas pribadi pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, diagnosis dan tindakan pelayanan kesehatan dalam rekam medis dapat digunakan alat bukti hukum yang sah.

"Secara keseluruhan, keamanan, privasi, kerahasiaan dan keselamatan pasien terdapat dalam rekam medis yang bersifat rahasia," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (20/9/2022).

Reny melanjutkan, hak pasien atas pelepasan informasi dalam pelayanan kesehatan tidak hanya diwujudkan dalam hak pasien mendapatkan penjelasan tetapi juga dalam bentuk kewenangan bagi pasien dapat mengakses isi rekam medisnya. Termasuk pelepasan informasi kesehatan miliknya kepada pihak ketiga.

"Misal asuransi kesehatan sebagai pengganti biaya perawatan pasien sehingga hak akses terhadap informasi kesehatan pasien atas pemenuhan dalam pelayanan kesehatannya diperlukan perlindungan hukum secara tegas baik bagi penerima pelayanan kesehatan maupun sarana pelayanan kesehatan," kata dia.

Nah, problem hukum sering kali terjadi ketika ada perbuatan melanggar hukum. Yakni adanya kebocoran data diagnosis dan prognosis pasien oleh pihak ketiga tanpa adanya persetujuan pasien maupun adanya kerusakan/ hilangnya e-Medical Record.

Di Permenkes 24/2022, terdapat suatu terobosan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang kesehatan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan Teknologi Digital yang memuat ketentuan tentang pembukaan dan pelepasan rekam medis.

"Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 ini merupakan transformasi digitalisasi di masyarakat sehingga transformasi rekam medis sebagai landasan filosofi, sosiologis dan yuridis dalam penyelenggaraan e-Medical Record sehingga mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan," jelas Reny.

Sistem digitalisasi e-Medical Record diharapkan mampu menjadi sistem dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik yang kompatibilitas dan interopabilitas. Artinya ada kesesuaian dengan sistem elektronik antara satu dengan lainnya meskipun memiliki perbedaan tetapi dapat bekerja secara terpadu.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved