Berita Surabaya

Mahasiswi Hang Tuah Kuak Tantangan Era Digitalisasi Rekam Medis dalam Permenkes Nomor 24 tahun 2022

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menkes (Permenkes) Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis pad

Editor: Ndaru Wijayanto
ISTIMEWA
Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya, Reny Kristianingsih 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Peraturan Menkes (Permenkes) Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis pada 31 Agustus 2022. Permenkes ini pengganti dari Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.

Hal ini membuat Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya, Reny Kristianingsih pun menguak beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam Permenkes Rekam Medis terbaru. Utamanya terkait dengan ancaman kebocoran data.

Menurut Reny, di era digitalisasi saat ini kebocoran data sangat rawan. Sehingga perlu perlindungan data rekam medis diperkuat. Mengingat ada catatan dan dokumen yang memuat identitas pribadi pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, diagnosis dan tindakan pelayanan kesehatan dalam rekam medis dapat digunakan alat bukti hukum yang sah.

"Secara keseluruhan, keamanan, privasi, kerahasiaan dan keselamatan pasien terdapat dalam rekam medis yang bersifat rahasia," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (20/9/2022).

Reny melanjutkan, hak pasien atas pelepasan informasi dalam pelayanan kesehatan tidak hanya diwujudkan dalam hak pasien mendapatkan penjelasan tetapi juga dalam bentuk kewenangan bagi pasien dapat mengakses isi rekam medisnya. Termasuk pelepasan informasi kesehatan miliknya kepada pihak ketiga.

"Misal asuransi kesehatan sebagai pengganti biaya perawatan pasien sehingga hak akses terhadap informasi kesehatan pasien atas pemenuhan dalam pelayanan kesehatannya diperlukan perlindungan hukum secara tegas baik bagi penerima pelayanan kesehatan maupun sarana pelayanan kesehatan," kata dia.

Nah, problem hukum sering kali terjadi ketika ada perbuatan melanggar hukum. Yakni adanya kebocoran data diagnosis dan prognosis pasien oleh pihak ketiga tanpa adanya persetujuan pasien maupun adanya kerusakan/ hilangnya e-Medical Record.

Di Permenkes 24/2022, terdapat suatu terobosan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang kesehatan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan Teknologi Digital yang memuat ketentuan tentang pembukaan dan pelepasan rekam medis.

"Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 ini merupakan transformasi digitalisasi di masyarakat sehingga transformasi rekam medis sebagai landasan filosofi, sosiologis dan yuridis dalam penyelenggaraan e-Medical Record sehingga mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan," jelas Reny.

Sistem digitalisasi e-Medical Record diharapkan mampu menjadi sistem dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik yang kompatibilitas dan interopabilitas. Artinya ada kesesuaian dengan sistem elektronik antara satu dengan lainnya meskipun memiliki perbedaan tetapi dapat bekerja secara terpadu.

"Sebagai perangkat komunikasi dan pertukaran data dengan sistem elektronik yang lain yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

Pengaturan pembukaan isi rekam medis dalam Permenkes ini dilakukan atas persetujuan pasien secara tertulis atau melalui sistem informasi elektronik pada saat registrasi pasien di fasilitas Pelayanan Kesehatan. Akan tetapi dengan berkembangnya e-digitalisasi Medical Record, ini adalah suatu tantangan hukum yang sulit.

Dalam pelaksanaan electronic Medical Record karena adanya tanda tangan elektronik yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Proteksi sistem dalam electronic Medical Record wajib dimiliki oleh pihak tertentu yang berhak memiliki otorisasi mengakses informasi kesehatan pasien.

"Tentunya dalam pelaksanaan pemberlakuan Permenkes Rekam medis yang baru ini masih diperlukan penyempurnaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelepasan informasi kesehatan bagi pasien dan Fasyankes," katanya.

Problematika kebocoran data rekam medis yang yang sudah terdigitalisasi yang menjadi tantangan bagi pemberi fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak data privasi. 

Langkah konkrit dan komprehensif untuk meminimalisir hal tersebut, pertama koordinasi dan sinergitas Kemenkes Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuannya untuk mengambil kebijakan dalam penegakan hukum berdasarkan perlindungan atas data rekam medis pasien, melakukan kajian mendalam konflik norma hukum di Permenkes 24/2022 Pasal 28 ayat 1 bahwa Fasyankes harus membuka akses seluruh isi Rekam Medis Elektronik Pasien ke Kementerian Kesehatan.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan hak atas rahasia kesehatan pribadi dan melakukan penyempurnaan dalam setiap frasa norma hukum satu dengan norma hukum yang lain agar terjadi sinkronisasi demi tercapainya tujuan hukum keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Pentingnya tiga unsur dalam sistem hukum mampu bersinergi menentukan produk hukum berhasil dan dapat diterapkan dengan baik. Menurut Lawrence M. Friedman dalam setiap sistem terdiri dari tiga sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

"Peran serta semua Stakeholders mengimplementasikan peningkatan teknologi keamanan data dengan maitenace layanan online," kata Reny.

"Kedua, melakukan sosialisasi kepada pasien, masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan secara marathon dan berkesinambungan demi meningkatkan keamanan data privasi pasien dalam implementasi digitalisasi e- Medical Record," pungkas dia.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved