Berita Jatim

Ketua KPU Jatim Ingatkan Tiga Nafas Utama Penyelenggara Pemilu, Bukan Cuma Integritas

Ketua KPU Jatim Choirul Anam menyampaikan tiga nafas utama sebagai penyelenggara Pemilu yakni integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

KPU Jatim
Ketua KPU Jatim Choirul Anam saat pelaksanaan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di lingkungan KPU Jatim dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Kamis (22/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua KPU Jatim Choirul Anam menyampaikan tiga nafas utama sebagai penyelenggara Pemilu yakni integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Selain itu, keterbukaan informasi kepada publik juga merupakan salah satu elemen penting bagi KPU. 

Pernyataan ini diungkapkan Anam saat pelaksanaan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 di lingkungan KPU Jatim dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Kamis (22/9/2022). 

"Akuntabilitas dapat diwujudkan salah satunya dengan transparansi. Wajib hukumnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk memberikan akses keterbukaan informasi kepada publik,” kata Anam dalam kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Gresik. 

Agenda Bimtek itu, dihadiri jajaran komisioner KPU Jatim yakni Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Perencanaan dan Logistik Miftahur Rozaq dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Insan Qoriawan. 

Baca juga: Datangi KPU Jatim, JPPR Tegaskan Siap Kawal Kesuksesan Pemilu 2024: Sudah Bentuk 38 Sekretariat

Bimtek ini dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi, peningkatan pengelolaan serta penyamaan persepsi terkait keterbukaan informasi publik di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Menurut Anam, menjaga akuntabilitas juga menjadi sarana membangun Pemilu yang sah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui upaya membangun kepercayaan kepada publik.

Sekalipun demikian, diakui partisipasi publik tidak bisa dibangun secara instan, melainkan harus menggunakan kerja terukur. 

Sehingga, mantan anggota KPU Kota Surabaya tersebut meminta kepada seluruh jajaran di tingkat KPU Kabupaten/Kota membuka seluas-luasnya informasi, termasuk soal serapan anggaran.

"Partisipasi publik tidak bisa dibangun secara instan, harus menggunakan kerja-kerja terukur,” tuntas Anam.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved