Berita Tuban

Sengketa Lahan Pantai Semilir Tuban, Kini Terpasang Papan Hak Waris usai Laporan ke Polda Jatim

Pantai semilir yang berada di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, kini berada di pusaran konflik. 

Penulis: M Sudarsono | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/Mochamad Sudarsono
Pengacara ahli waris keluarga H Sholikah, Franky Desima Waruwu, bersama kliennya seusai memasang papan pengumuman ahli waris di pantai semilir, Kamis (22/9/2022) 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mochamad Sudarsono

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Polemik Pantai Semilir Tuban yang berada di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, kini memasuki babak baru.

Sejumlah orang yang mengaku sebagai ahli waris yakni Abdul Latif, Tukhayatin, Syafi'i, Rosyidah, Mariyatin, Muklisah, Faizatul K, memasang papan pengumuman di pintu masuk wisata. 

Papan tersebut menyatakan tanah milik H Salim Mukti dan Hj Sholikah, tertulis persil luas 31400 m² dan SPPT wajib pajak luas 32.646 m², serta tertera laporan polisi Polda Jatim

"Hari ini kita pasang papan pengumuman atas penguasaan, penyewaan dan dibangunnya kios-kios di atas tanah ahli waris," kata pengacara ahli waris keluarga H Sholikah, Franky Desima Waruwu, Kamis (22/9/2022). 

Pihaknya juga sudah membuat laporan ke Polda Jatim atas sengketa tanah tersebut. 

Laporan itu dibuat karena pihak desa meliputi Kepala Desa Zubas Arief Rahman Hakim, Bumdes dan BPD, dianggap oleh ahli waris selalu mempersulit permintaan dokumen.

Pengukuran ulang sudah dilakukan tapi saat minta berita acara atau dokumen tanah mereka mempersulit, padahal itu untuk mendaftarkan surat tanah berdasarkan hasil ukur ulang. 

"Kita sudah laporkan ke Polda Jatim pada 13 September kemarin, atas laporan penyerobotan tanah. Sebentar lagi penyidik akan turun ke lokasi," terangnya. 

Sementara itu, Pembina Pokdarwis Pantai Semilir, Zubas Arief Rahman Hakim, tak masalah atas laporan ke Polda Jatim

Ia justru senang dengan adanya permasalahan ini dibawa ke ranah hukum, demi mengedepankan supremasi hukum. 

Disinggung terkait tudingan pihak desa mempersulit proses, pihaknya menyatakan sudah memperbolehkan untuk pengukuran ulang tanah sesuai titik-titik tertentu.

Sebagaimana di buku C desa, tanah H Sholikah tinggal 16000 m2. Namun pihak pelapor meminta semua, ini yang tidak bisa dilakukan. 

"Kami tidak mau karena tidak melibatkan pihak resmi dari BPN, yang disengketakan ada yang tanah petok maupun SHM. Saya tidak mau mengeluarkan berita acara ya karena hal itu," pungkas Arif yang kembali mencalonkan sebagai Kades.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved