Berita Jatim

Gubernur Akan Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Jatim 2023, Pimpinan DPRD Sampaikan Sejumlah Harapan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan menyampaikan nota keuangan RAPBD Jatim 2023 besok, pimpinan DPRD sampaikan sejumlah harapan.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad, dalam rapat paripurna dewan yang juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, 2022. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan menyampaikan nota keuangan rancangan APBD 2023 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Jumat (30/9/2022) besok. 

Ini dinilai memiliki tingkat urgensi tinggi. Sebab, tahun 2023 menjadi tahun terakhir bagi gubernur dan wakil gubernur untuk merealisasikan sejumlah program Nawa Bakti Satya

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengatakan, pihaknya menyadari periode kepemimpinan Khofifah-Emil memiliki sejumlah tantangan.

Utamanya lantaran kondisi pandemi Covid-19 selama beberapa tahun terakhir. Wabah tak hanya berimbas pada kesehatan, namun juga bangunan sosial ekonomi masyarakat. 

"Tetapi yang harus disyukuri, Jawa Timur ini provinsi yang blessed atau diberkahi. Masyarakat Jatim tergolong patuh membayar pajak daerah. Dibuktikan dengan kinerja pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah tak serta-merta anjlok," jelas Anwar Sadad, Kamis (29/9/2022). 

Bahkan di tahun 2021, menurut Anwar Sadad, boleh dianggap APBD telah pulih. Di mana pendapatan asli daerah mencapai angka Rp 18,9 triliun. Hampir setengah triliun lebih tinggi dibanding pendapatan asli daerah pada saat Khofifah-Emil baru menjabat di awal tahun 2019.

"Yang belum pulih sepenuhnya adalah kinerja-kinerja lainnya, terutama yang tergolong sebagai indikator kinerja utama dan yang paling tampak adalah kemiskinan," tambah Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu. 

Populasi orang miskin, lanjutnya, baik secara jumlah maupun persentase, baru bisa mendekati angka kemiskinan di tahun 2018 belum bisa lebih baik. Apalagi, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.

"Ini sekaligus membuktikan bahwa APBD tidak bisa menyelesaikan semua masalah. APBD hanya trigger untuk stimulasi partisipasi banyak pihak dalam pembangunan, terutama private sector, bahkan termasuk juga organisasi filantropis," ungkapnya. 

Sehingga Anwar Sadad berpendapat, di luar kewajiban realisasi Nawa Bakti Satya, yang juga harus jadi perhatian serius APBD 2023 adalah kewajiban alokasi anggaran layanan pendidikan. Yakni, dengan ciri khas keagamaan seperti madrasah serta pesantren. 

Baca juga: Gubernur Khofifah Blusukan ke Pasar Soponyono Surabaya, Cek Stabilitas Harga Bahan Pokok

"Karena pendidikan umum dengan ciri khas keagamaan seperti madrasah, serta pendidikan agama dan keagamaan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional," terang politisi yang juga keluarga Ponpes Sidogiri Pasuruan ini. 

Menurutnya, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memperhatikan kebutuhan anggarannya. Ada enam bidang layanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah, salah satunya adalah pendidikan. 

Di sisi lain, Anwar Sadad mengungkapkan, terdapat beban APBD 2023, yaitu kewajiban spin off unit usaha syariah Bank Jatim. Di mana tahun depan adalah tahun terakhir pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah yang mandiri sebagai BUMD. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved