Berita Tuban

Update Konflik Sengketa Lahan Pantai Semilir Tuban, Penyidik Polda Jatim Turun Tangan

Update terkini terkait konflik sengketa lahan di Pantai Semilir Tuban, penyidik Polda Jatim turun tangan.

Penulis: M Sudarsono | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/M Sudarsono
Akses masuk wisata Pantai Semilir di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Tuban, diblokir warga, Selasa (29/3/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mochamad Sudarsono

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Tindak lanjuti laporan kasus dugaan penyerobotan tanah, oleh pengacara ahli waris keluarga Sholikah, Franky Desima Waruwu, penyidik Polda Jatim mendatangi kawasan Pantai Semilir, yang berada di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Tuban, Kamis (29/9/2022). 

Pantauan di lapangan, penyidik Polda Jatim mendatangi kantor desa setempat untuk memeriksa dokumen. 

Setelah itu, menuju kawasan pantai sebagai objek yang disengketakan. 

"Hari ini tim penyidik Polda Jatim mendatangi lokasi, sebagaimana yang terlihat di lapangan," kata Franky kepada wartawan. 

Pihaknya juga telah membuat laporan ke Polda Jatim atas sengketa tanah tersebut, pada 13 September 2022 lalu. 

Adapun terlapor yaitu Kepala Desa non aktif Zubas Arief Rahman Hakim, Bumdes dan BPD, karena dianggap oleh ahli waris selalu mempersulit permintaan dokumen.

"Laporannya terkait penyerobotan tanah, penyidik sudah memeriksa dokumen dan objek di lokasi yang sebagian digunakan jalan, kios-kios dan wisata pantai," terangnya. 

Pihak pelapor mengklaim, tanah milik Salim Mukti dan Sholikah, sesuai persil luas 31400 m⊃2; dan SPPT wajib pajak luas 32.646 m⊃2;.

Sementara itu, Pembina Pokdarwis Pantai Semilir, Zubas Arief Rahman Hakim, menyebut lahan yang diakui pelapor di buku C desa hanya tinggal 16000 m2. 

Baca juga: Sengketa Lahan Pantai Semilir Tuban, Kini Terpasang Papan Hak Waris usai Laporan ke Polda Jatim

Ia tak menyoal adanya permasalahan ini dibawa ke ranah hukum, demi mengedepankan supremasi hukum. 

Disinggung terkait tudingan pihak desa mempersulit proses, Arief yang kembali mencalonkan kades itu menegaskan, jika tanah yang diklaim pelapor justru sudah terbit sertifikat tiga bidang. 

"Kami tidak menghalang-halangi, tapi sebagian tanah yang disoal pihak ahli waris ini justru sudah SHM. Saya senang dibawa ke ranah hukum, agar terbuka semua," pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Tuban

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved