Breaking News:

Berita Nganjuk

7 Kepala OPD Nganjuk Mendadak Dimutasi, Plt Bupati: Cari Keseimbangan Roda Pemerintahan

Sebanyak 7 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Nganjuk digeser mendadak Plt Bupati Nganjuk.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/Achmad Amru Muiz
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi menanda tangani SK mutasi tujuh pejabat eselon II Pemkab Nganjuk. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Achmad Amru Muiz

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Sebanyak 7 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Nganjuk digeser mendadak Plt Bupati Nganjuk.

Pergeseran pejabat yang dikemas dalam kegiatan pengangkatan, pelantikan, dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dilaksanakan, Selasa (5/10/2022) sore.

Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, pergeseran atau mutasi pejabat Kepala OPD Pemkab Nganjuk tersebut dalam rangka mencari keseimbangan dalam roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, sebentar lagi juga akan kembali dilakukan mutasi untuk tujuan yang sama.

"Kami ingin melihat perkembangan selanjutnya seperti apa setelah ada pergeseran pejabat OPD di Pemkab Nganjuk dengan adanya keseimbangan dalam kinerja Pemerintahan," kata Marhaen Djumadi.

Dijelaskan Marhaen Djumadi, Pemkab Nganjuk sendiri telah bekerjasama dengan pihak eksternal dalam melakukan asesment terhadap 25 pejabat Kepala OPD Pemkab Nganjuk.

Baik dari Perguruan Tinggi, BKN, dan BKD provinsi dalam menjalankan Asesment tersebut.  Mulai dari wawancara dan serangkaian tes untuk mencari kesesuaian kinerja bidang dalam pekerjaan.

"Hasilnya memang belum menggembirakan dan sesuai harapan kami," ucap Marhaen Djumadi.

Dari kriteria nilai, menurut Marhaen Djumadi, hampir semuanya sama rata-ratanya. Yakni dari nilai 75 ke bawah dengan penilaian masuk kategori kurang optimal, 75 - 85 masuk kategori cukup optimal, dan nilai 85 ke atas dengan kategori penempatan sesuai optimal

"ASN pejabat OPD Nganjuk rata-rata mendapatkan nilai rata-rata 74,01 sehingga masuk kategori kurang optimal. Dan tertinggi dapat nilai 76 kategori optimal tapi tipis sekali. Artinya semuanya masih harus interopeksi diri," ucap Marhaen Djumadi.

Meski demikian, ungkap Marhaen Djumadi, pihaknya berupaya profesional dalam menempatkan ASN pada posisinya.

Tidak ada istilah suka dan tidak suka, melainkan itu betul sebagai kebutuhan organisasi Pemerintahan. Dan seorang pejabat ASN sekarang tidak hanya komitmen mengerjakan tugas normatif atau apa yang menjadi tugas pokok dan fugsinya saja.

Akan tetapi, pejabat ASN harus diubah lebih membumi sehingga ukuran kinerja sebagai komitmen nyata yang lebih jelas dan hasil maksimal dalam menjalankan roda Pemerintahan.

"Maka dari itulah, adanya mutasi pejabat ini lebih sebagai kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah untuk bisa terus berkembang dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dan kelangsungan pembangunan. Itu yang ingin kami capai dengan roda Pemerintahan yang berjalan di jalur yang sebenarnya," tutur Marhaen Djumadi.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved