Cium Kejanggalan Percepatan KLB PSSI, Anggota TGIPF: Harus Dijelaskan Tujuan Utamanya Apa

TRIBUNJATIM.COM - Rencana PSSI memajukan Kongres Luar Biasa (KLB) mendapat beragam respons dari berbagai kalangan, termasuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.

Menurut dua anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Anton Sanjoyo dan Akmal Marhali, rencana Kongres Luar Biasa PSSI itu mengindikasikan kejanggalan.

Untuk itu, anggota TGIPF menilai perlu adanya pengawasan dari publik.

Publik perlu ikut ambil bagian mengawal KLB PSSI yang hendak digulirkan, terlebih terdapat peluang Mochamad Iriawan mencalonkan diri lagi.

PSSI baru-baru ini memenuhi tuntutan suporter dan pemerintah untuk menggelar Kongres Luar Biasa, seperti disampaikan Mochamad Iriawan pada Jumat (28/10/2022).

Baca juga: TGIPF Sebut Ada Rekaman CCTV Stadion Kanjuruhan Dihapus, Begini Reaksi Pengacara Security Officer

Mochamad Iriawan dengan nada tegang dan ditemani oleh anggota Exco menyatakan PSSI akan mempercepat KLB, yang sedianya baru digelar November 2023.

Dengan pernyataan itu, KLB PSSI untuk memilih ketua umum baru direncanakan digelar pada Januari 2023.

Meski begitu, pengurus teras PSSI yang dipimpin Iwan Bule belum juga melaksanakan rekomendasi pertama TGIPF terkait pertanggung jawaban Tragedi Kanjuruhan, yaitu mengundurkan diri.

Ketidakmauan turun jabatan itu bisa diartikan Iwan Bule, Iwan Budianto, beserta para Exco masih akan mengincar jabatan dalam KLB mendatang.

Dalam benak TGIPF, kemungkinan menuju arah sana harus dicegah sama sekali.

"Sekarang, problemnya ada tuntutan reformasi total, baik yang diminta TGIPF maupun masyarakat," ujar anggota TGIPF Anton Sanjoyo dikutip dari Kompas.id (30/10/2022).

"Reformasi total itu di antaranya mengganti semua Exco sekarang, kedua, menghapus semua statuta PSSI yang bertentangan dengan hukum negara," tegas Anton.

Anggota TGIPF lainnya, Akmal Marhali, juga menyampaikan kecurigaan lantaran para pengurus PSSI tak ada yang mau mundur.

Dengan tetap bercokolnya nama-nama "pesakitan" itu, terdapat kemungkinan KLB akan dilangsungkan cuma formalitas untuk melanjutkan rezim sekarang.