Berita Jatim

Beri Pemahaman Hak Kewajiban Perpajakan, DJP Jatim I Gelar Sosialiasi Kurator dan Kepailitan

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur (Jatim) I terus berupaya memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan

Penulis: Fikri Firmansyah | Editor: Ndaru Wijayanto
istimewa
Kepala Kanwil DJP Jatim I, John Hutagaol saat memberikan sambutan di acara sosialisasi 'Aspek Perpajakan Kurator dan Kepailitan 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur (Jatim) I terus berupaya memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, khususnya bagi Kurator baik sebagai orang pribadi maupun sebagai kuasa Wajib Pajak yang mewakili Wajib Pajak pailit, serta menjalin koordinasi antara asosiasi Kurator dengan DJP dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaksanaan kewajiban kurator.

Terbaru, di penghujung tahun 2022 ini, implementasi itu dilakukan melalui penyelenggaraan Sosialisasi Aspek Perpajakan Kurator dan Kepailitan pada Rabu (7/12/22) kemarin, di Aula Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.

Kepala Kanwil DJP Jatim I, John Hutagaol menyampaikan, dalam sosialisasi kemarin itu, dirinya membeberkan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban, Wajib Pajak badan yang dinyatakan pailit diwakili oleh Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

"Berdasarkan pasal tersebut, Kurator memiliki peranan penting sebagai pihak yang mendapatkan kuasa dalam hal Wajib Pajak mengalami pailit sehingga apabila terdapat kasus kepailitan hendaknya Kurator sebagai wakil/ kuasa dari Wajib Pajak yang pailit memenuhi hak dan kewajiban dari Wajib Pajak termasuk dalam hal kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang pailit," kata John Hutagaol. Kamis (8/12/22).

Adapun tugas pengurusan kurator diantaranya mengamankan harta kekayaan debitor, pencatatan, pengumuman, pemanggilan, pembukuan (pembuatan daftar)/dokumentasi, pencocokan (verifikasi), melanjutkan usaha debitor, laporan rutin kepada hakim pengawas, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU). Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kreditor sendiri, lanjutnya, adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Dikatakannya pula, kreditor pun juga dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu Kreditor Separatis (Memegang jaminan kebendaan, contoh bank, Multifinance, dll), Kreditor Preferen (Tidak memegang jaminan kebendaan tapi ada UU yang menentukan bahwa ia didahulukan, contoh Pajak, Buruh, Beacukai) dan Kreditor Konkuren (tidak memegang jaminan kebendaan dan tidak ada UU yang menentukan untuk didahulukan, contoh Konsumen perumahan, suplier).

Sementara itu, M. Hadi Shubhan selaku  Guru Besar Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Unair mengatakan ada dua kreditor super preferen yaitu upah buruh berdasarkan putusan MK No 67/PUU-XI/2013 dan pajak berdasarkan pasal 21 ayat 3 UU KUP.

Kata M. Hadi Shubhan, berdasarkan Pasal 21 (1) UU KUP, kedudukan negara sebagai kreditur preferen mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum.

Demikian pula kaitannya dengan Pasal 1134 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

"Jadi, gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu sebagaimana diatur secara khusus oleh UU KUP menyebabkan negara memiliki hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur separatis maupun kreditur konkuren dalam UU Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved