Ketua AKD Trenggalek Berhasrat Ramaikan Pilkada Trenggalek 2024, Tunggu Restu Partai Politik

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Sejumlah nama yang akan meramaikan Pilkada Trenggalek 2024 mulai bermunculan.

Terbaru, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Trenggalek, Puryono juga menyatakan kesiapannya untuk maju dalam ajang lima tahunan tersebut.

Menurut Puryono, banyak masyarakat dan tokoh masyarakat yang menginginkan agar dirinya maju dalam Pilkada Trenggalek 2024.

"Secara umum, masyarakat sangat menghendaki saya untuk maju dalam Pilkada 2024, tapi saya tahu diri, tapi ketika ditunjuk partai untuk maju, apapun saya siap," kata Kepala Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, tersebut, Minggu (21/4/2024).

Puryono mengaku siap jika ada partai politik yang ingin menunjuknya untuk maju, baik menjadi Calon Bupati Trenggalek, maupun Calon Wakil Bupati Trenggalek.

"Sampai saat ini sudah ada 1-2 partai politik, tapi saya belum bisa menyebutkan," lanjutnya.

Puryono siap jika dalam perjalanannya nanti, ia harus melawan petahana Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dalam Pilkada Trenggalek 2024.

Begitu juga jika harus menjadi Calon Wakil Bupati Trenggalek, mendampingi Mas Ipin, sapaan akrab Mochamad Nur Arifin.

Puryono tidak segan untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati jika ada partai politik yang membuka pendaftaran.

"Kita sudah siapkan plan A dan plan B, langkah yang akan diambil jika berangkat atau tidak berangkat mencalonkan diri," ucap Puryono.

Baca juga: Berikut 3 Sosok Kader PDI Perjuangan yang Diproyeksikan Ikut Pilkada 2024 Wilayah Malang Raya

Satu hal yang pasti ia ingin suarakan jika maju dalam Pilkada Trenggalek 2024, yaitu untuk memastikan tidak ada jalan berlubang di Kabupaten Trenggalek.

Begitu pula jika ia tidak mendapatkan mandat dari partai politik untuk maju dalam Pilkada Trenggalek 2024, isu tersebut akan terus ia gulirkan.

"Jika tidak maju, saya titip pesan yaitu anti jalan bolong. Saat ini infrastruktur ini belum tuntas, selain karena ada kendala fiskal untuk refocussing Covid-19 selama tiga tahun, kita tidak bisa mengharapkan Inpres Jalan Daerah (IJD), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang tidak seberapa, apalagi DAU (Dana Alokasi Umum)," ucap Puryono.

"Nah pemimpin ini harus bisa memastikan bagaimana jalan agar tidak menganga, salah satunya bisa membentuk satgas jalan bolong di setiap kecamatan," pungkasnya.