Wahono-Nurul Siapkan Satgas Pembangunan Collaborative Government di Bojonegoro

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro nomor 02, Setyo Wahono-Nurul Azizah akan membentuk satuan tugas (Satgas) pembangunan berbasis collaborative government. Ia ingin pembangunan di Bojonegoro dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang bersinergi.

Cabup Setyo Wahono menjelaskan, pembangunan Bojonegoro harus dilakukan dengan cara partisipatif berbasis collaborative government (pemerintahan yang bersinergi). Sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif dan inovatif.

"Kami percaya bahwa kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Satgas ini akan menjadi wadah bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan Bojonegoro yang membanggakan," ujar Wahono, Jumat (25/10/2024).

Lebih lanjut kata Wahono, sebagai daerah berkemajuan dan memiliki potensi yang besar, Bojonegoro tak bisa dibangun dengan konsep otoriter dan anti-komunikatif. Namun, harus dilakukan pembangunan yang berbasis pada prinsip kolaboratif. Sehingga nantinya akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam setiap proyek pembangunan.

“Dengan melibatkan berbagai stakeholder, kami berharap dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan efektif, serta mempercepat realisasi program-program pembangunan,” paparnya.

Baca juga: Setyo Wahono-Nurul Azizah Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan dan Kesejahteraan Guru di Bojonegoro

Jika Wahono-Nurul diberikan amanah untuk memimpin Bojonegoro lima tahun kedrpan. Satgas ini direncanakan akan melibatkan perwakilan dari berbagai sektor, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha, sehingga setiap suara dapat didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.

Rencana ini disambut positif oleh masyarakat maupun politisi di Bojonegoro, yang berharap komitmen ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pembangunan. Ahmad Supriyanto, Politisi Partai Golkar Bojonegoro mengatakan, Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah dengan potensi sangat besar.

Potensi ini bisa dilihat dari kondisi wilayah serta jumlah APBD-nya yang mencapai Rp8 triliun lebih. Karena itu kata Supriyanto, pembangunan Bojonegoro tak bisa dilakukan secara sporadis dan tanpa kolaborasi.

"Harus dilakukan dengan membuka ruang partisipasi publik dalam kebijakan perencanaan dan anggaran pembangunan daerah," kata Supriyanto.

Sekretaris Fraksi Parti Golkar DPRD Bojonegoro itu menjelaskan, dengan adanya ruang partisipasi publik, secara logika, pemerintah lebih mudah mendeteksi banyak hal. Sehingga, intervensi positif dari pemerintah bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Karena itu, dalam jangka 5 tahun mendatang, pembangunan Bojonegoro harus ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan. Di antaranya melalui percepatan pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan publik.

"Termasuk Collaborative Government yang merupakan pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi," ujar Supriyanto.