Blokir Anggaran Dibuka, Pembangunan Infrastruktur IKN Kembali Dilakukan, Istana Wapres Dilanjutkan

TRIBUNJATIM.COM - Pembangunan insfrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) kini kembali dilanjutkan.

Hal itu dilakukan setelah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pekerjaan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebelumnya diblokir telah dibuka.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, sebelumnya ada sekitar anggaran Rp 10 triliun yang diblokir.

Kini setelah dibuka, anggaran itu akan digunakan untuk melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah dimulai pada 2022-2024.

Baca juga: Iming-iming Pemerintah untuk ASN yang Pindah ke IKN Gelombang Pertama, ada Tunjangan Hingga Rumah

Infrastruktur itu seperti Istana Wakil Presiden (Wapres), jalan tol, proyek air limbah, serta beberapa jalan yang ada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Diberitahukan oleh Ibu Wamen PU dan dirjen-dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya. Ada sekitar Rp 10 sekian triliun untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menyelesaikannya," kata Basuki dalam konferesi pers Kerja Sama Otorita IKN dan IDN Global yang digelar secara daring, Rabu (23/4/2025).

Mantan Menteri PUPR itu juga mengatakan bahwa dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga akan menambah lima tower rumah susun (rusun) lagi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.

Jadi, Basuki menegaskan Kementerian PU dan Kementerian PKP akan melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur yang belum selesai.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan realisasi anggaran Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 telah diblokir.

Hal itu disampaikan Dody sesuai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya nggak ada," kata Dody.

Dody menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran terjadi karena adanya prioritas pengalokasian dana untuk program lain.

Secara berkelakar, dia menyebut salah satu penggunaannya untuk program makan siang menteri.

"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ujar Dody.

Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Dody juga memaparkan data progres pembangunan IKN Nusantara hingga 31 Desember 2024.