Cara Dedi Mulyadi Lunasi Utang Pemprov Rp 334 Miliar ke BPJS, Sentil Gaya Kerja PNS: Kita Berdosa

TRIBUNJATIM.COM - Tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang mencapai Rp 334 miliar itu pada akhirnya harus diselesaikan pemerintahan Gubernur Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi belakangan mengungkapkan cara yang akan ia lakukan untuk melunasi utang tersebut.

Dedi Mulyadi menyinggung gaya hidup pegawainya dalam bekerja selama tunggakan pembayaran BPJS itu masih ada.

Gubernur Jabar meminta agar pegawainya tak lagi berharap rapat dilakukan di hotel, perjalanan dinas yang mewah hingga anggaran belanja yang tinggi.

Hal itu menurut Dedi Mulyadi akan sangat membantu pemerintah agar bisa melunasi tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Barat lebih dari Rp 334 miliar.

Pembayaran tunggakan ini, kata dia, mungkin dulu lupa untuk dianggarkan sehingga belanjanya lebih mementingkan belanja-belanja yang lain.

"Namun, karena ini menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun ini di perubahan anggaran saya sudah meminta kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memasukkan di APBD perubahan sehingga pada tahun ini kami bisa membayarnya," kata Dedi Mulyadi pada unggahan di akun media sosialnya dan dikonfirmasi ulang oleh Kompas.com, Jumat (20/6/2025).

Memasukkan anggaran sebesar itu di APBD perubahan memiliki konsekuensi.

Menurut Dedi Mulyadi, konsekuensinya ialah belanja-belanja yang dianggap tidak penting dan bersifat pemborosan harus dihapuskan.

Baca juga: Kecewa Warungnya Hancur Dibongkar, Warga Tak Mau Pilih Dedi Mulyadi Lagi: Cuma Ngonten Doang

"Kami fokus pada apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat," ucapnya.

Kebutuhan dasar masyarakat, jelas Dedi, adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur jalan dan irigasi, listrik, serta air bersih.

"Kemudian juga terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat," ujarnya.

Dia mengajak bupati dan wali kota untuk bersama-sama menganggarkan di anggaran perubahan agar seluruh rakyat Jawa Barat di seluruh daerah bisa menikmati jaminan layanan kesehatan dari pemerintah.

Dedi meminta pemerintah daerah untuk meninggalkan belanja yang tidak penting dan mengutamakan layanan kepada masyarakat.