Imbas Jalur Gumitir Ditutup Sejumlah SPBU di Jember Kehabisan BBM Akibat Keterlambatan Pengiriman

Poin penting : 

• Imbas penutupan jalur Gumitir sejumlah SPBU di Kabupaten Jember kehabisan BBM
• Hal ini disebabkan truk pengangkut BBM terjebak macet di Ketapang Banyuwangi- Situbondo
• DPRD Jember minta BBPJN beri izin khusus bagi truk BBM agar bisa melintas di Jalur Gumitir, demi mencegah dampak ekonomi lebih luas pada masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Jatim, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Imbas jalur Gumitir ditutup, sejumlah SPBU di Kabupaten Jember, Jatim kehabisan stok. 

Pasokan BBM mengalami keterlambatan pengiriman tepatnya di hari ketiga. 

Seperti di SPBU Kalisat Jember misalnya, BBM jenis pertalite, Pertamax hingga solar tidak tersedia. 

Beberapa konsumen yang ingin berbelanja, terpaksa harus putar balik, Sabtu (26/7/2025).

Pantauan di lapangan, petugas di SPBU tersebut juga memasang papan pemberitahuan dengan tulis 'Mohon maaf Bio Solar dan Pertalite dalam pengiriman'.

Baca juga: Stok BBM di Sejumlah SPBU Bondowoso Kosong Imbas Penutupan Jalur Gumitir

Kondisi seperti ini berbeda jauh dengan SPBU Baratan Kecamatan Patrang Jember. Di lokasi tersebut kendaraan roda dua antre di loket pengisian pertalite.

"Memang ada keterlibatan pengiriman baik BBM maupun LPG di Jember," kata Ketua DPC Hiswana Migas Besuki Ikbal Wilda Fardana.

Menurutnya, hal ini disebabkan truk pengangkut BBM terjebak macet di Ketapang Banyuwangi- Situbondo, akibat jalan utama pengiriman di Jalur Gumitir ditutup.

Baca juga: Jalur Ijen Meningkat Usai Gumitir Ditutup, Truk Tebu Terguling di Sukosari Bondowoso

"Hingga hari ini, stok BBM semua jenis rata-rata tinggal 40 persen, begitu juga dengan LPG. Karena sampai saat ini masih menunggu pengiriman dari Depo Banyuwangi," kata Ikbal.

Ikbal berharap, ASDP Fery Ketapang bisa mempercepat, supaya kapal bisa kembali berlayar. Sebab sejak dihentikannya operasi pelayaran di Selat Bali, kemacetan di Banyuwangi-Situbondo kian mengular.

"Agar tidak terjadi penumpukan kendaraan dari Banyuwangi hingga Situbondo. Sebab hal itu berimbas pada pengiriman BBM dan LPG," imbuhnya.

Baca juga: Jalur Gumitir Ditutup 2 Bulan, Bupati Banyuwangi Upayakan Penambahan Jadwal Kereta dan Penerbangan

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto meminta Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) memberikan keluasan bagi Truk BBM melintas di Jalur Gumitir.

"Maka satu-satunya cara adalah memberikan kelonggaran bagi Truk BBM melintas di Jalur Gumitir. Tentunya hal ini harus disetujui BBPJN," katanya.

Menurutnya, Depo BBM di Banyuwangi selama ini membawah wilayah Sekar Kijang, mulai Jember, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo.

Baca juga: Jalur Gumitir Ditutup 2 Bulan, Bupati Banyuwangi Upayakan Penambahan Jadwal Kereta dan Penerbangan

"Jalur Gumitir merupakan jalur utama pengiriman BBM dari Banyuwangi di Jember. Selain itu pengiriman bisa dilakukan lewat Lumajang," ulas Candra. 

Namun faktanya dengan penutupan jalur Gumitir mengakibatkan penumpukan kendaraan dari Baluran Situbondo hingga Ketapang Banyuwangi.

"Kondisi ini jelas menghambat pengiriman BBM di Jember. Karena selain Gumitir, jalur pengiriman hanya bisa lewat Lumajang. Hal ini Otomatis ongkos pengiriman juga naik tiga kali lipat, selain jarak tempuh jauh, juga truknya terjebak macet," imbuh Candra lagi.

Baca juga: Macet Gara-gara Jalur Gumitir Ditutup, Bus Surabaya-Singaraja Bali Tempuh Perjalanan 35 Jam

Mengingat di Jember ada sekitar 40 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kalau terjadi keterlambatan pengiriman hal itu akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

"Sebab masing-masing SPBU butuh 20 ribu hingga 30 ribu liter perhari. Kalau sampai telat, pasti masyarakat bingung cari BBM," ucap Candra 

Namun Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini mengaku belum mendapatkan data dari Pertamina, mengenai keterlambatan pengiriman BBM pada awal penutupan jalur Gumitir.

Baca juga: Penutupan Jalur Gumitir Picu Kemacetan Parah, Bupati Banyuwangi Usul Terapkan Buka Tutup

"Kami koordinasi dan diskusi bersama Pertamina mengenai solusi apa yang nanti akan dilakukan, serta antisipasi jika BBPJN tidak memberikan ijin," urai Candra.