Turut Getol Perangi Beras Oplosan, Polres Ponorogo Pastikan Lakukan Pengawasan Intensif di Lapangan

Poin Penting:

• Polres Ponorogo turut memerangi beras oplosan dengan melakukan sidak ke sejumlah lokasi.
• Polres Ponorogo menggandeng Bulog mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM).
• Tidak adak merek beras yang dirilis Satgas Pangan, beredar di Ponorogo.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pramita Kusumaningrum 

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan Polri terus getol memerangi beras oplosan.

Di daerah, Polres Ponorogo pun ikut berperang melawan peredaran beras oplosan.

Polres Ponorogo turut melakukan pemantauan ke lapangan untuk melakukan sidak beras oplosan di Bumi Reog, sebutan Ponorogo.

“Polres melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif di lapangan untuk medeteksi dugaan peredaran beras oplosan di wilayah Polres Ponorogo,” ungkap Kasatreskrim Polres Ponorogo, AKP Imam Mujali, Rabu (13/8/2025).

AKP Imam mengatakan, pengawasan dilakukan di beberapa titik pasar.

Beberapa waktu lalu juga menggandeng pihak Pemkab Ponorogo.

Selain tentang beras oplosan, juga terkait hak-hak konsumen terpenuhi. Misal tentang takaran yang sesuai juga dimonitoring.

“Kami timbang apakah sesuai takaran atau tidak. Juga memeriksa apakah ada merek beras yang kemarin dirilis Satgas Pangan diduga beras oplosan,” katanya.

Kata dia, merek yang dirilis Satgas Pangan beberapa waktu lalu hasilnya adalah nihil alias tidak ada.

Temuan Satreskrim Polres Ponorogo tentang beras oplosan juga tidak ada.

“Jadi tidak ada temuan ya kalau di Ponorogo. Insyaallah semua aman sih,” tegas mantan jebolan Jatanras Polda Jatim kepada TribunJatim.com.

Baca juga: Merek-merek Beras Populer Lokal Kediri Tak Lagi Memproduksi Kemasan 5 Kg

Dia juga telah antisipasi akibat perang terhadap beras oplosan. Di mana kemungkinan terjadinya kelangkaan beras hingga menyebabkan harga beras di pasaran menjadi melambung tinggi.

“Kami melakukan kerja sama dan meningkatkan kerja sama dengan dinas terkait, serta para pihak untuk meningkatkan lumbung-lumbung beras dan memastikan distribusi beras,” tambahnya.