Aksi KPK di DPRD Jatim

Enam Tersangka Suap DPRD Jatim, Ditahan di Rutan yang Berbeda

Editor: Edwin Fajerial
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dua pejabat Pemprov Jatim, Kepala Dinas Peternakan Rohayati dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bambang Heryanto, saat diamankan KPK.

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (6/6/2017) tengah malam menahan enam tersangka kasus dugaan suap pada DPRD Jatim terkait tugas pengawasan dan pemantauan DPRD terhadap revisi Perda dan penggunaan anggaran tahun 2017.

Penahanan dilakukan setelah keenam tersangka diperiksa maraton sejak dari Polda Jawa Timur hingga di gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, mereka diamankan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di beberapa wilayah terpisah di Jawa Timur dengan barang bukti uang Rp 150 juta di ruang Ketua Komisi B DPRD, Jawa Timur, Moch Basuki.

Jelang tengah malam, para tersangka keluar secara bergantian dari gedung KPK.

Mereka sudah menggunakan rompi tahanan KPK berwarna orange.

Beberapa tersangka ada yang membawa serta map, koper dan tas ransel.

Mereka kompak tutup mulut baik soal OTT, kasus, maupun penahanan.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan penahanan pada enam tersangka akan dilakukan selama 20 hari kemudian diperpanjang 40 hari lalu 30 hari.

"Mereka ditahan di rutan terpisah untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan," ujar Priharsa.

Tersangka pertama yang keluar dari lobi KPK yakni Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Provinsi Jatim, Bambang Heryanto dan ajudannya, Anang Basuki Rahmat.

Mereka ditahan di rumah tahanan (Rutan) Mapolres Jakarta Timur.

Selanjutnya keluarlah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) Moch Basuki dari gedung KPK.

Sama seperti tersangka sebelumnya, Moch Basuki juga bungkam.

Tidak ada satupun pertanyaan awak media yang dijawab.

Terlihat Moch Basuki mengenakan kemeja putih berbalut rompi tahanan sembari menjinjing tas hitam.

Berikutnya dua Staf DPRD Jatim, Rahman Agung dan Santoso juga kompak menutup rapat-rapat mulut mereka.

Dengan pengawalan ketat, ‎Basuki, Rahman, dan Santoso dibawa ke rutan Pomdan Guntur dengan menumpang satu mobil tahanan KPK.

Terakhir, Kadis Peternakan, Rohayati ditahan di Rutan KPK Kav C1 HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel keluar gedung KPK sekitar pukul 23.55 WIB.
Wanita berhijab itu juga bungkam sama seperti tersangka lainnya.

Keluar dari lobi KPK hingga ke mobil tahanan, Rohayati yang mengenakan baju lengan panjang warna putih berbalut rompi tahanan KPK itu menutup rapat-rapat mulutnya.
Rohayati tampak terunduk lesu‎.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait tugas pengawasan dan pemantauan terhadap revisi Perda dan penggunaan anggaran tahun 2017.

Mereka yakni Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) M Basuki; Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Provinsi Jatim, Bambang Heryanto dan ajudannya Anang Basuki Rahmat; Kadis Peternakan, Rohayati; serta dua Staf DPRD Jatim, Rahman Agung dan Santoso.

Sebelumnya mereka terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (5/6/2017) di Jawa Timur. Dalam OTT, Tim Satgas KPK mengamankan uang Rp 150 juta yang diduga suap.
Diduga uang itu merupakan bagian dari komiten senilai Rp 600 juta per tahun.

Pembayaran dari para Kepala Dinas yang bermitra dengan Komisi B DPRD Jatim dilakukan melalui sistem tiga bulanan atau triwulan dengan menyerahkan uang Rp 150 juta ke Moch Basuki melalui perantara para staff DPRD, sopir, dan ajudan masing-masing.

Basuki, Rahman Agung dan Santoso yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU no 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Bambang Heryanto, Rohayati dan Anang Basuki Rahmat yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Tribunnews.com/Theresia Felisiana)

Berita Terkini