Tanggul Lapindo Ambles dan Berpotensi Jadi Bencana Besar, Anggota DPR RI Langsung Gelar Sidak

Penulis: M Taufik
Editor: Mujib Anwar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Kondisi tanggul lumpur Lapindo Sidoarjo yang ambles terus mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Termasuk Komisi V DPR RI.

Bambang Haryo, anggota Komisi V DPR RI mengecek kondisi tanggul yang ambles di Dusun Polo Gunting, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Senin (8/10/2018).

Bersama rombongan, Bambang Haryo juga naik ke atas tanggul. Melihat langsung kondisi yang retak-retak dan tanggul ambles sepanjang sekitar 100 meter.

"Ini bencana kecil. Kalau tidak ditangani dengan baik, maka berpotensi menjadi bencana besar," ujar Bambang saat di atas tanggul.

Dia melihat sendiri, lokasi tanggul ambles hanya berjarak beberapa meter dari permukiman warga.

"Jadi penanganannya harus cepat dan tepat," tandasnya.

Di lokasi, Bambang juga bertemu dengan PPLS ( Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo), Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Sidoarjo, dan sejumlah pihak lain.

Termasuk petugas dari kepolisian dan TNI juga terlihat memantau kegiatan ini.

Berbincang dengan perwakilan PPLS, dijelaskan bahwa penanganan jangka pendek yang dilakukan terkait tanggul ambles ini adalah mengurangi volume air agar tidak membebani tanggul.

"Kami meminta agar ada satu target perhitungan yang bener. Jangan sampai penanganan ini keburu datangnya hujan. Jika lima pompa yang ada tidak cukup, kami siap mendesak Kementrian PUPR untuk menambahnya," tandas dia.

Jangka menengahnya, tahun 2019 nanti akan dibangun tanggul lagi di sisi luar. Biar tanggul lebih kuat dan tidak terancam jebol lagi.

"Kami juga sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 400 M untuk mengatasi permasalahan lumpur," lanjut Bambang Haryo.

Jangka panjangnya, dia mengusulkan agar pemerintah mengasuransikan semua aset dan properti di wilayah bencana ini. Termasuk infrastrukturnya.

Agar jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan, pemerintah tidak keluar uang lagi. "Dengan asuransi, warga juga bisa tercover," sebut Bambang. (M Taufik)

Berita Terkini