Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Guna mengurangi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir, DPRD Kabupaten Malang sarankan Dinas Perhubungan (Dishub) mulai terapkan parkir dengan menggunakan sistem check lock.
Saran tersebut, disampaikan langsung oleh anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Tutik Yunarni.
Menurutnya, dengan memakai sistem check lock ini dapat mengurangi kemacetan lalu lintas akibat parkir liar.
"Apabila memakai sistem ini, diharapkan dapat dapat meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir," tutur wanita yang juga sebagai Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Malang itu saat dikonfirmasi, Jumat (16/11/2018).
• Jadi Pembicara di Bekraf Festival 2018, Budi Ace Sampaikan Teori Filsuf Descartes Asal Prancis
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Hafi Lutfi, punya pendapat lain.
Hafi Lutfi menilai, sistem parkir tersebut dalam pengelolaannya kedepan juga harus memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan, bukan semata meningkatkan PAD.
"Perlu diperhatikan pula dampak sosialnya, mereka para tukang parkir juga butuh makan," ungkap Lutfi.
• BKPSDA Bangkalan: Sistem SKD CPNS 2018 Bagus, Cuma Soal Ujian Terlalu Sulit
Untuk itu, Lutfi pun memberi saran agar sistem parkir tersebut harus melalui pengkajian yang lebih mendalam.
"Perlu dipelajari lagi dengan dampak yang mungkin timbul," kata Lutfi.
Tak hanya dampak sosial, Lutfi juga memikirkan besaram anggaran yang menurutnya fantastis jika akan menerapkan sistem tersebut.
"Itu biayanya tinggi lho. Waktu studi banding ke DKI Jakarta dulu pengadaannya bisa 1 miliar," bebernya.
• Usai Operasi Zebra Semeru 2018, Pengurus Surat Kendaraan di Kejari Gresik Membludak