Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Terkait wacana pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 9, Bambang Juwono, menilai perlu adanya evaluasi lebih lanjut dan itu langsung dari Presiden Joko Widodo.
Bambang Juwono menjelaskan, menurut Perpres nomor 27/2008, BPWS punya tugas dan fungsi untuk maksimalkan pengelolaan, pembangunan dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Surabaya dan Madura.
"Kawasan itu meliputi tiga kawasan, yaitu kawasan kaki jembatan sisi Surabaya, kaki jembatan sisi Madura dan kawasan khusus di utara pulau Madura," kata Bambang Juwono kepada TribunJatim.com, Jumat (30/11/2018).
• Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Pasir Besi Tumpah di Duduksampeyan Gresik
Ia juga membeberkan, BPWS itu juga bertugas untuk stimulasi wilayah Suramadu, mulai dari koordinasi perencanaan, pengendalian, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga non kementerian, pemerintah daerah hingga swasta.
Pria yang karib disapa Logos itu menilai, pembebasan tarif tol jembatan Suramadu juga tak serta merta menjadi alasan dari pembubaran BPWS.
Menurutnya, BPWS juga tak berhubungan dengan tarif tol.
• Toko Komputer di Kota Madiun Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Ratusan Juta
"Tapi lebih luas, seperti yang tertuang di Perpres itu, maka kalau mau evaluasi BPWS, maka harus dilihat kerjanya apa selama ini, apakah sesuai dengan target atau belum," katanya.
Ia menambahkan, untuk lembaga BPWS, Logos menilai hal itu merupakan tanggungjawabnya langsung kepada presiden.
"Maka presidenlah yang bisa melakukan evaluasi dan penilaian, apakah BPWS ini tetap diperkuat atau dibubarkan, itu kewenangan Presiden," pungkasnya.
• Move On, Bos Empire Palace Mengaku Lebih Senang Disinggung Soal Bisnis Dibanding Kasus yang Lalu