Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM - Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si berkomitmen melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan di sisi hulu.
Salah satu langkah penguatan tersebut dilakukan dengan mengkoordinasikan proses perencanaan, penganggaran hingga proses audit.
“Kita akan memaksimalkan langkah-langkah preventif di hulunya, dan akan terus menyampaikan kepada seluruh ASN dan Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim,” ujar Khofifah sapaan lekat Gubernur Jatim.
Dia hadir saat audiensi dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara di Kantor BPK RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta, Kamis (14/2/2019).
(Perjalanan Politik Khofifah Indar Parawansa, Belum Lulus S1 Sudah Disodori 3 Formulir Pencalegan)
Khofifah menjelaskan, salah satu pintu masuk dispute ini bisa jadi akibat dari BPK yang melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan kemduian tidak difollow up dengan baik.
Oleh sebab itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan perwakilan BPK yang ada di Jatim.
“Kami sangat berharap ada petunjuk atau referensi yang lebih detail untuk menghindari terjadinya dispute atau perselisihan sehingga memungkinkan terjadinya multitafsir,” ungkapnya.
Khofifah menyebut referensi ini bisa menjadi pegangan bagi pemprov maupun pemkab/kota di Jatim.
Adapun satu contoh kebijakan yang menjadikan multitafsir, yakni tentang kebutuhan anggaran untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih luas bagi SMA/SMK di Jatim.
Berdasarkan UU No. 23 Th. 2014 kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di provinsi, namun karena adanya keterbatasan anggaran dimungkinkan pemberian bantuan keuangan berupa spesifik block grant.
“Kebijakan ini memungkinkan terjadinya multitafsir, karenanya guidance atau bimbingan dari BPK kami harapkan bisa menjadi acuan dalam melaksankan program kedepannya,” urai Khofifah.
(Gubernur Khofifah Bakal Diarak Siang Ini dengan Jeep Kuno Sampai ke Grahadi)
Khofifah menegaskan kegiatan ini termasuk program utamanya dalam 33 hari kedepan.
Dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi, Khofifah bersama jajaran Pemprov Jatim juga telah mengagendakan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sesuai arahan pak Mendagri kami menunggu pelantikan gubernur selanjutnya, sehingga diskusi dengan KPK bisa lebih detail, mendalam dan komprehensif,” pungkasnya.
Turut mendampingi dalam audiensi tersebut Wakil Gubernur Jatim Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, Sekdaprov Jatim Dr. Heru Tjahjono, serta Kepala BPKAD Prov. Jatim Dr. Jumadi.
(Humasprovjatim/dwi)
(Gus Ipul Siap Dampingi Khofifah Indar Parawansa di Program 99 Hari Pemerintahan Pertama)