Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM - Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Dilansir dari Tribunkaltim.co, pemindahan ibu kota ini ternyata bukan tanpa alasan, tetapi untuk kepentingan administratif.
Pemindahan Ibu Kota diputuskan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
• BREAKING NEWS-Jokowi Bakal Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta, 3 Daerah Jadi Kandidat Kuat Pengganti
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, sebelumnya ada 3 alternatif yang diusulkan kepada Presiden Joko Widodo tentang perencanaan pemindahan ibu kota negara.
Pertama adalah tetap memilih Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Hanya saja, daerah seputar Istana Presiden dan Monas hanya dikhususkan untuk kantor-kantor pemerintahan dan lembaga negara.
Dengan demikian, agar tercipta efisiensi dalam tugas koordinasi pemerintah maka dibuatlah seluruh kawasan pemerintah berada dalam satu tempat.
Kemudian, alternatif kedua adalah tetap memindahkan ibu kota negara dari Jakarta dengan jarak yang tidak terlampau jauh.
Boleh dikatakan, sekitar 50-70 km dari Jakarta.
Sementara, untuk alternatif ketiga, yaitu ibu kota dipindah ke luar Jawa, khususnya mengarah ke kawasan timur Indonesia.
"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," katanya.
Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh Joko Widodo yaitu dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris.
Sehingga diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi nantinya boleh merata di setiap wilayah.
Sebenarnya, ada tiga wilayah yang difokuskan menjadi kandidat utama pengganti Jakarta.
Tiga di antaranya adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
Namun, pemerintah belum memutuskan daerah mana saja yang akan dipilih menjadi ibu kota yang baru.
Bambang menuturkan, masih dibutuhkan pembahasan yang panjang terkait pemindahan ibu kota dan memutuskan lokasi ibu kota yang baru.
"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata dia.
Lantas bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai perencanaan pemidahan Ibu Kota Indonesia ke luar Pulau Jawa.
Anies Baswedan memastikan, pembangunan di Jakarta tetap berjalan meskipun Ibu Kota dipindahkan.
"Kami di Jakarta menyampaikan bahwa Ibu Kota ada di Jakarta ataupun di tempat lain, masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan. Ini menjadi komitmen dari pemerintah kita. Semua berkomitmen bahwa rencana Pemprov untuk melakukan pembagunan masif itu tetap akan dijalankan," kata Anies Baswedan di Pasar Kenari, Senin (29/4/2019).
Rencana pemindahan Ibu Kota di luar Pulau Jawa, Menurut Anies disebabkan adanya kesenjangan pemerataan penduduk di wilayah Indonesia.
Sehingga Anies berpendapat bahwa rencana pemindahan Ibu Kota tersebut hanya meliputi aspek pemerintahan dan administrasinya saja.
Sementara untuk aspek ekonomi, bisnis, dan perbankan tdak akan berubah.
"Pak Presiden juga menggarisbawahi bahwa tantangan utama di Indonesia hari ini adalah adanya ketimpangan distribusi kesejahteraan dan juga distribusi penduduk. Jawa, amat padat. Sementara daerah lain, penduduknya sedikit," kata Anies.
"Kemudian dalam paparan tadi rencana akan dipindah hanya aspek pemerintahan administrasi. Jadi kegiatan perekonomian, perdagangan, perbankan itu tidak mengalamai perubahan. Jadi yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor kementerian. Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomannya di luar. Perekonomian dan lainnya tetap di Jakarta," kata Anies.
Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul TERPOPULER Jokowi Putuskan Ibu Kota Negara Dipindah, Ini Kota-kota yang jadi Alternatif Pengganti