Baca tanpa iklan
Prediksi Anies Baswedan Saat Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia, Sebut Kemacetan Tak Berkurang
TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta, ke daerah di luar Jawa.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi rencana Ibu Kota Negara pindah oleh Presiden Jokowi ke luar Pulau Jawa.
Anies Baswedan pun menyampaikan sejumlah pendapatnya terkait Ibu Kota dipindah ke luar Jawa, bahkan bisa dibilang prediksinya terkait hal itu.
Anies Baswedan menilai, rencana Ibu Kota dipindah ke luar Jawa tak akan membuat pembangunan di DKI berhenti.
Menurut Anies Baswedan, pembangunan akan terus dilakukan agar berbagai permasalahan yang ada di Jakarta bisa teratasi.
• BREAKING NEWS-Jokowi Bakal Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta, 3 Daerah Jadi Kandidat Kuat Pengganti
"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan," kata Anies usai rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
"Karena PR-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi, masih jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.
Sebelumnya, Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, Jokowi berencana memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa.
"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa," kata Bambang Brodjonegoro.
"Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," sambung dia.
Menurut Bambang Brodjonegoro, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris.
Diharapkan, nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah setelah rencana pemindahan Ibu Kota dilakukan.
Lebih lanjut, Anies Baswedan menilai, meski ibu kota dipindahkan dari Jakarta, tidak akan mengurangi permasalahan di Jakarta.
"Masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan dan ini menjadi komitmen dari pemerintah kita semua berkomitmen bahwa rencana pemprov untuk melakukan pembagunan masif itu tetap akan dijalankan," ucap Anies di Pasar Kenari, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).
Dalam paparan rapat terbatas presiden dan jajarannya disebutkan bahwa yang akan dipindah hanyalah aspek pemerintahan administrasi.
Namun, kegiatan ekonomi, perdagangan hingga perbankan tidak mengalami perubahan.
"Jadi yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor-kantor kementerian. Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomannya di luar. Perekonomian dan lain-lain tetap di Jakarta," ujarnya.
Anies Baswedan juga menilai, rencana pemindahan ibu kota tidak akan mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan, karena kontributor kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta. Bukan kegiatan pemerintah," tuturnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Rencana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Nasib Jakarta?
Jokowi: Sejak Era Presiden Soekarno, Pemindahan Ibu Kota Timbul Tenggelam Tak Pernah Diputuskan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Menurut Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke provinsi lain sudah muncul sejak era Presiden Soekarno dan berlanjut hingga era saat ini.
"Setiap era presiden masih muncul gagasan itu, tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," kata Jokowi.
Jokowi berpesan kepada jajaran menterinya, ketika membicarakan pemindahan ibu kota maka tidak boleh berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit.
"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," paparnya.
Diketahui, Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.
Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta.
Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Alasan Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Menurut Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke provinsi lain sudah muncul sejak era Presiden Soekarno dan berlanjut hingga era saat ini.
"Setiap era presiden masih muncul gagasan itu, tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," kata Jokowi.
Jokowi berpesan kepada jajaran menterinya, ketika membicarakan pemindahan ibu kota maka tidak boleh berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit.
"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," paparnya.
Diketahui, Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.
Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta.
Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Menurut Jokowi, perlu persiapan matang untuk memindahkan ibu kota.
"Kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini. Memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya," tutur Jokowi.
"Saya meyakini, Isya Allah kalau dari awal kita persiapan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," sambung Jokowi.
Menurut Jokowi, beberapa negara sudah melakukan antisipasi perkembangan yang akan terjadi dimasa depan dengan memindahkan pusat pemerintahannya, seperti Malaysia, Korea Selatan, Brazil, Khazakstan, dan lain-lainnya.
"Ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama terutama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik dan sekaligus pusat bisnis," papar Jokowi.
Penjelasan Bappenas
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.
Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.
Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.
Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.
Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia
"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang dikutip dari Kompas.com.
Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris.
Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.
Kendati demikian, pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi Ibu Kota baru.
Bambang mengatakan, untuk memutuskan lokasi ini masih dibutuhkan pembahasan yang panjang.
"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata dia.