Kanal

Pakar Hukum Tata Negara Sebut, Gugatan Prabowo ke MK Bisa Ditolak Meski Sudah Buktikan Kecurangan

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendeklarasikan klaim kemenangan dalam Pilpres 2019 di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019). - Kompas TV

TRIBUNJATIM.COM - Polemik terkait sengketa 2019 terus berlanjut.

Sebab, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan terkait Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski demikian, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai gugatan hasil Pilpres 2019 kubu pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa kandas di Mahkamah Konstitusi.

Ia menilai, gugatan tersebut bisa saja ditolak MK.

Awalnya Tak Dipercaya, Ucapan Bu Tien Sebelum Wafat Jadi Bukti Kekuasaan Soeharto Bakal Berakhir

TERBARU Ani Yudhoyono Tak Bisa Rayakan Ultah Ibunya, SBY Video Call dengan Mertua, Lihat Ekspresinya

Hal ini disampaikan Refly Harun saat menjadi narasumber di acara Breaking iNews, pada Rabu (22/5/2019) kemarin.

Awalnya Refly Harun menjelaskan MK memiliki sebuah paradigma atau kerangka berpikir.

Paradigma tersebut yakni jika kecurangan yang diajukan penggugat terbukti hal tersebut dianggap sebagai electoral fraud atau kecurangan dalam pemilu.

Apabila kecurangan tersebut dinilai tak signifikan mempengaruhi hasil pemilu maka gugatan atau permohonan penggugat akan ditolak.

6 FAKTA BARU Ambulans Berlogo Gerindra Bawa Batu, Tunggak Pajak hingga Fadli Zon Sebut Settingan

"Jadi MK itu dari sisi kualitatif terbukti katakanlah satu, dua, tiga, empat, lima, kecurangan misalnya, dan itu dianggap electoral fraud atau kecurangan," jelas Refly Harun dikutip dari YouTube Inews TV, pada Kamis (23/5/2019).

"Itu ada paradigma yang mengatakan bahwa sepanjang itu tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilu, maka permohonan akan ditolak, kira-kira begitu," tambahnya

Halaman
1234
Penulis: Januar AS
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribunnews.com

Berita Populer