Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Dua operator kapal, Ekspress Bahari dan Natuna Ekspress menolak kedatangan kapal baru, Blue Sea Jet.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah kembali mengkaji rencana penambahan kapal baru untuk rute Gresik -Bawean. Sebab kapal yang saat ini beroperasi masih mampu melayani penumpang.
Perwakilan PT SIM Express Bahari, Albert mengungkapkan penolakannya, selama ini jumlah penumpang yang menggunakan kapal hanya 80 persen dari jumlah kuota penumpang yang dimiliki.
• Ada Pos Polisi Rasa Istana Negara Jakarta di Gresik, Pantau Arus Lalin & Edukasi Bangunan Sejarah
• Bupati Gresik Sambari Halim Radianto Lantik 6 Pejabat Eselon II Baru, Berikut Daftar Jabatannya
• Cetak Muslimah Modern, Remaja-remaja di Gresik Ikuti Ajang Duta Muslimah
"Kapal kami masih sangat mampu," katanya.
Pihaknya selama ini sudah berusaha mengikuti kebijakan pemkab. Mulai dari menerapkan harga tiket yang sangat minim kepada penumpang hingga menuruti permintaan pak bupati untuk mendatangkan kapal alumunium.
"Sekarang dua kapal saja jumlah penumpangnya hanya 80 persen, bagaimana kalau nanti ada penambahan kapal ?" Jelasnya.
Hal serupa disampaikan perwakilan dari Natuna Express Shaugi Saleh, keberadaan kapal baru akan mengganggu investasi saat ini.
"Investasi sudah sangat sulit, intinya pemda harus mengkaji ulang," ucapnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Gresik Sholihudin mengatakan pihaknya meminta agar pemerintah bisa memberikan perencanaan yang jelas terkait kedatangan kapal baru tersebut.
Menurutnya akan merugikan bila tanpa perencanaan yang jelas, kapal yang lama akan pindah karena rugi dan masyarakat ikut dirugikan.
"Jangan sampai mereka hanya datang, kemudian rebutan penumpang dengan dua kapal yang saat ini sudah berjalan," kata dia, Selasa (28/5/2019).
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik Nanang Setiawan mengatakan perizinan pelayaran semuanya ada di pusat.
Pihaknya hanya memiliki satu wewenang izin. Itupun harus di bahas di dalam pokja bersama. "Daerah hanya memiliki wewenang untuk mengeluarkan rekom saja,” kata dia.