Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pertemuan dengan kepala SMP Negeri dan swasta Kota Malang untuk pembagian nilai UNBK juga dimanfaatkan Kadindik Kota Malang, Zubaidah untuk mendata keterisian pagu SMP swasta, Selasa (28/5/2019).
Hal ini pasca selesainya PPDB zonasi dimana ada sekitar 3000 an siswa SD yang tidak diterima di SMP Negeri.
Dijelaskan, lulusan SD ada sekitar 14.000 an. Sedang daya tampung SMP ada 15.000. Zubaidah satu persatu mendata SMP swasta terkait jumlah pendaftar yang sudah masuk. Jumlahnya beragam. Ada yang sudah penuh, ada yang masih membuka pendaftaran siswa baru.
• Arus Mudik Lebaran di Stasiun Malang Diprediksi Akhir Pekan Ini, Jumlah Penumpang Capai 2 Kali Lipat
Dari data yang disebut saat itu, baru beberapa SMP swasta tertentu yang sudah penuh mendapat siswa baru. Seperti SMP Brawijaya Smart School, SMP Lab UM, SMP Islam Sabillilah, SMP Bahrul Maghfiroh, SMP Shalahuddin, SMP Nasional, Taman Siswa, Al-Ya'lu dll. Namun lainnya masih ada yang kurang, seperti baru mendapat lima siswa.
"Orangtua masih ada yang gelisah," ujar Zubaidah.
Artinya masih ada yang belum memutuskan ke SMP swasta mana karena masih masih ingin masuk SMP Negeri. Sedang SMPN untuk menambah pagu juga tidak mungkin. Daya tampung 27 SMPN sekitar 6000 an.
Di acara itu juga Zubaidah memberitahukan jika bosda SMP swasta akan dinaikkan tahun depan, 2020. Sedang SMP negeri tidak ada kenaikkan.
Hal ini menyikapi adanya PPDB zonasi. Sehingga sekolah negeri dan swasta harus sama-sama meningkatkan kualitasnya baik dari sisi guru dan pendidikannya.
• Hasil UNBK SMP 2019 di Kota Malang, Nilai Rata-rata Tertinggi Disabet Siswa SMP Al-Yalu
Sebab tak ada lagi sekolah favorit. "Tolong juga dievaluasi jika ada honor guru kurang, mungkin bisa diambilkan dari bos," kata Zubaidah. Sedang bagi SMP swasta yang belum mendapat siswa, perlu ditingkatkan kualitasnya agar masyarakat mau sekolah ke swasta.
Direncanakan, besok, Rabu (29/5/2019), bertempat di aula Dindik, akan ada penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dengan Wali Kota Malang.
Akan diundang para ketua yayasan dan perwakilan kepala sekolah di yayasan itu. NPHD itu untuk mencairkan bosda tahun ini.
Zubaidah juga menghimbau sekolah agar tak melakukan penahanan ijazah jika siswa ada yang kurang kewajibannya. "Jika kurang, disurati saja. Biar tidak ada ijazah yang ngendon di sekolah," pungkasnya.
Sylvianita Widyawati