Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - PPDB tahun 2019 menjadi perhatian karena menggunakan sistem yang berbeda yakni zonasi.
Kendati begitu pemerintah tetap menyediakan opsi jalur khusus meliputi jalur prestasi, jalur pindah kerja orang tua, hingga jalur untuk kelurga kurang mampu, beberapa pihak menyebutnya jalur Mitra keluarga.
Tahun ini pun, muncul kebijakan bahwa mereka yang masuk kategori mitra warga dipilihkan Pemkot Surabaya melalui Dindik otomatis diterima di SMP negeri dan swasta.
Namun, sejumlah wali murid yang dinilai kurang mampu oleh Pemkot justru menolak ikutkan daftarkan putra-putrinya ke SMP yang sudah dipilihkan Pemkot.
(Puluhan Wali Murid Datangi SMKN 1 Mojoanyar, Protes Minim Sosialisasi Daftar PPDB Jalur Tak Mampu)
Mereka ramai-ramai menolak disebut Mitra Warga dan merasa anaknya siap bersaing di SMP negeri.
Disebutkan, ada anak dokter hingga Anak Anggota DPRD Masuk Mitra Warga, hal ini yang menimbulkan kekisruhan.
"Tidak hanya saya, ada anak dokter dan anak PNS yang masuk Mitra Warga. Ini kan aneh. Kok jadi kisruh begini," reaksi anggota DPRD dari Faksi PKS Ibnu Sobir, Jumat (14/6/2019).
Mereka para wali murid itu menyampaikan ke sosmed. Mereka mengungkapkan kekesalan mereka hingga merasa dirugikan dengan penetapan keluarga mereka sebagai Mitra Warga.
Selain tidak ingin disebut dari keluarga BPR, mereka juga menolak sekolahkan putra-putri mereka ke sekolah Swasta.
Sobir yang anggota Komisi D itu menyebut kekisruhan PPDB ini karena dipicu oleh penetapan data yang tidak akurat.
"Segera pemkot harus memperbaiki sistem penetapan Mitra Warga dalam PPDB. Ini masih penerapan mitra warga sudah kisruh," ungkapnya.
(Pemprov Jatim Buka Peluang Perpanjang Daftar PPDB SMAN Jalur Warga Tak Mampu, Jika Kuota Tak cukup
Selama ini pemkot selalu mengklaim bahwa sistem online mereka baik. Nyatanya, Sobir menilai, penetapan warga MBR di Pemkot Surabaya dinilai amburadul.
Banyak warga yang kecewa dan dirugikan atas situasi ini.
Sobir sendiri merasa dirugikan karena bisa jadi dianggap warga bahwa apa saja dimanfaatkan. Termasuk memanfaatkan jalur Mitra Warga.
"Kami mendesak pemkot minta maaf lah. Kemudian segera perbaiki sistem. Jangan sampai melahirkan ketidakpercayaan kepada pemkot," tandas Sobir.
Penetapan data Mitra Warga yang berbuntut kisruh ini dinilai karena ketidakakuratan data serta tidak ada pengecekan ulang.
(Ada Kuota 40 % PPDB SMPN di Surabaya Cara Masuknya Lewat Tes TPA, Digelar 17 Juni Besok)
Kedinamisan data di lapangan tidak dicek. Data Pemerintah yang tidak akurat ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemkot.
Menurut Sobir, Data warga harus di update. Bisa saja yang semula mengajukan bantuan, surat keterangan miskin, dan ekonomi prihatin sekarang sudah beranjak ekonominya.
"Saya sendiri tak pernah mendaftar mitra warga kok tiba-tiba masuk datanya. Bagaimana dengan mereka yang begitu saja dicomot datanya sebagai mitra warga. Masyarakat dirugikan. Ini berpotensi terjadinya mal administrasi," .kata Sobir yang anaknya masuk Mitra Warga di SMPN 61.
Reporter: Surya/Nuraini Faiq
(Banyak Mitra Warga PPDB yang Ternyata Mampu, Pemkot Surabaya Kewalahan)
Dia tidak paham kenapa tidaka ada
men
SD alkausar Pakal dan
Mitra warga SMPN 61
Disurvei
Dewan sipek Dewe,
Anake dokter anak PNS
Fraksi PKS
Kisruh
Berpotensi Mal administrasi, yang tifak berhak
Ditetapkan padahal tretpaskg enokro
MBR
Menuntut perbaikan sistem segera
Ketidajpercayana data oleh Pemerintah
"Ini baru penerapan mitra warga,"'
Pihak pihak tertentu minta maaf
Data diambil harus dicroscek, dalaam waktu terentu bisa
"Paling mutakhir.
Saya tidak pernah mendaftar, opo salah enter.
Ada si Facebook , akusaah opo buat surat pernyatali aan. Tidak Menuntut. Tidak per ah
Perwali IT Ra warta ditetapkan
Sent from my iPhone