PDIP Tak Usung Cawali Kota Seperti Risma di Pilwali Surabaya 2020, Siapa Bakal Jadi Pengganti?

PDIP Tak Usung Cawali Kota Seperti Risma di Pilwali Surabaya 2020, Siapa Bakal Jadi Pengganti?

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Suhu politik terkai Pilwali Surabaya tampaknya mulai memanas.

PDIP rupanya tak ingin lagi mengusung calon Wali Kota Surabaya seperti Tri Rismaharini atau Risma lagi.

Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPC PDI Perjuangan Surabaya, Sukadar mengimbau agar semua elemen PDIP menjalin komunikasi yang baik jelang Pilwali Surabaya 2020.

Termasuk siapa-siapa saja calon yang berpotensi atau dimunculkan menjadi calon wali kota (Cawali) Surabaya nanti.

"Kami akan mengakomodir suara dari seluruh pengurus anak cabang (PAC) untuk kita jadikan pertimbangan dalam menentukan calon," kata Sukadar, Jumat (14/6/2019).

• Diundang Ke Prancis, Risma Sebut Suroboyo Bus Jadi Solusi Limbah Plastik

Sukadar enggan menanggapi potensi PDIP mengusung sosok alternatif dari luar partai seperti pada Pilwali 2010 dan 2015 di mana PDIP mengusung Tri Rismaharini.

Menurut Sukadar, walaupun Risma diketahui merupakan sosok yang sukses sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, namun komunikasi Risma dengan PDIP tidak terjalin intensif.

"Sepuluh tahun di dalam pemerintahan Bu Risma ini, komunikasi dengan partai biasa- biasa saja. Gol terakhir memang untuk kepentingan rakyat. Tapi, disamping itu partai politik juga punya kepentingan untuk membesarkan partai," tegas Anggota DPRD Kota Surabaya ini.

• Tak Digubris Tien Soeharto, Ucapan Peramal Ini Terbukti saat Soeharto Terpilih Jadi Presiden

Bahkan, lanjut Sukadar, selama ini komunikasi antara eksekutif dengan partai banyak yang 'putus'.

Berbeda jika kepala daerah tersebut merupakan kader internal partai, menurut Sukadar sosok tersebut tentu akan lebih tahu bagaimana visi misi partai dan arah perjuangan partai.

"Berbeda dengan Bu Risma yang bukan dari kader partai," lanjutnya.

Sukadar enggan disebut, sikapnya itu seolah-olah membandingkan porsi antara kepentingan rakyat dengan kepentingan partai.

"Arahnya bukan di situ. Partai juga pro kesejahteraan rakyat. PDI Perjuangan juga bagian dari warga kota Surabaya." lanjutnya.

Harapan PDI Perjuangan, lanjut Sukadar, tokoh yang diusung berkomitmen untuk berkomunikasi dengan partai (PDI Perjuangan) sebelum mengambil langkah atau kebijakan.

Karena partai pun dalam hal ini PDIP juga mempunyai saran, usulan, dan pemikiran yang konstruktif yang bisa menjadi pertimbangan Wali Kota Surabaya dalam mengambil keputusan.

Sukadar mencontohkan kasus Pedagang Kaki Lima (PKL), kemudian soal kesenian dan budaya yang ditangani Risma tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan partai.

"Penataan PKL misalnya, sebelum digusur harusnya ada tempat untuk relokasi lebih dulu. Ada solusi dulu. Kemudian di bidang olahraga, Persebaya itu kan kebanggan warga kota Surabaya. Mess kan diambil pemkot. Padahal itu kebanggaan warga kota, akhirnya Persebaya kesulitan cari tempat, tidak bisa di-follow up." lanjutnya.

Sukadar juga mencontohkan kasus yang dialami seniman di Taman Hiburan Rakyat yang ditutup.

Banyak seniman dan budayawan yang mengeluh.

"Belajar dari itulah, kami bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya opini yang dibangun pemerintah kota terkait keberhasilannya, tidak sebanding dengan di lapangan." tutupnya.

Bambang DH Angkat Bicara Soal Pengalaman Pahit

Ramai munculnya sejumlah nama tokoh yang disebut-sebut layak maju menggantikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam Pilwali Surabaya 2020 turut memunculkan tokoh dari kalangan birokrasi.

Salah satu yang cukup santer adalah nama Eri Cahyadi, yang kini menjabat sebagai Kepala Bappeko Surabaya.

Saat ditanyakan pada Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang DH terkait peluang mengusung Eri Cahyadi, pria yang juga mantan Wali Kota Surabaya ini menyebut tetap ada peluang. Namun akan cukup berat.

"Kalau bicara peluang diusung, ya 1 sampai 100 persen," kata Bambang DH, pada Surya, Minggu (16/6/2019).

Akan tetapi, ia menyebut bahwa untuk memutuskan nama siapa yang akan direkom oleh PDIP sebagai pemenang pileg di Surabaya, membutuhkan proses panjang.

Ada mekanisme partai yang berjalan. Mulai dari siapa yang akan dicalonkan oleh DPC PDIP Kota Surabaya untuk kemudian dibawa ke DPP. Baru setelah itu DPP akan memutuskan siapa nama yang akan diusung maju dalam Pilwali Surabaya 2020.

Meski begitu, sosok politisi ulung ini menyebut bahwa ada hasil kongres terakhir yang menjadi pertimbangan daerah dalam mengusung calon dalam Pilkada serentak mendatang. Salah satunya adalah ada kriteria agar lebih diprioritaskan untuk mengusung kader sendiri.

"Kita punya pengalaman pahit, di sejumlah daerah. Bahkan kepala daerah yang kita usung dari unsur birokrasi, akhirnya menghasilkan kepala daerah yang sulit untuk berkomunikasi dengan partai," katanya.

Memang sudah ramai diberikan bahwa selama dua periode menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Risma tak cukup baik untuk membangun komunikasi dengan PDIP sebagai partai pengusungnya. Risma sendiri sebelum diusung PDIP sebagai wali kita tercatat sebagai Kepala Bappeko Surabaya.

Pengalaman ini dikatakan Bambang DH sebagai pelajaran ketika akan mengusung calon dari unsur birokrasi khususnya calon non kader. Serta hal ini juga terjadi di beberapa daerah lain.

"Maka ada keputusan untuk memprioritaskan calon internal atau kader dalam Pilkada serentak 2020 mendatang," tegasnya. "Nah kalau Surabaya ini belum, belum. Kita lihat nanti siapa yang akan diusulkan dari internal dan perkembangannya," tegas Bambang.

Saat ini ia menginstruksikan untuk dilakukan penjaringan di setiap daerah yang akan melangsungkan Pilkada. PDIP telah memiliki mekanisme dalam pelaksanaan pilkada. Yaitu, setahun sebelum pelaksanaan pemilu, struktur organisasi harus memulai penjaringan.

"Artinya, kalau Pilkada 2020 dilaksanakan pada September, mestinya September tahun ini juga bisa mulai penjaringan," kata mantan Walikota Surabaya ini menambahkan.

Penjaringan juga termasuk penelitian pada syarat-syarat yang sifatnya administratif. Misalnya, penelitian ijazah yang seharusnya tak diverifikasi di DPP, harus sudah dirampungkan di daerah.

(fz/fatimatuz zahroh)

Komunitas Milenial Peduli Indonesia (Kompi) Surabaya Munculkan Figur Pilwali 2020

Pemilihan Wali Kota Surabaya (Pilwali Surabaya) 2020 semakin memanas dengan munculnya nama-nama yang masuk dalam bursa Pilwali Surabaya 2020.

Seperti yang diketahui, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat ini sudah dua periode menjabat sebagai kepala daerah Surabaya.

Tentu saja, sesuai aturan Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Risma itu tak bisa lagi mencalonkan diri sebagai Wali Kota.

Nama-nama figur penerus tongkat kepemimpinan Risma mulai bermunculan, namun dari nama-nama tersebut harus bisa memenuhi beberapa syarat agar layak menjadi Wali Kota Surabaya.

Menurut Komunitas Milenial Peduli Indonesia (Kompi) Surabaya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh figur yang akan maju ke Pilwali Surabaya 2020.

"Calon penerus estafet kepemimpinan Wali Kota Risma, harus memenuhi syarat yang perlu dimiliki oleh pribadi figur tersebut," ujar Nico Makapedua selaku ketua Kompi, Jumat (14/6/2019).

Menurut Nico, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin Surabaya adalah:

- Punya wawasan luas

- Punya etos kerja yang dapat dilihat

- Dapat menciptakan budaya kerja yang unggul

- Dapat menciptakan kesejahteraan untuk warga

- Punya komitmen untuk melawan korupsi dan intoleransi.

Nico juga menambahkan, Wali Kota Surabaya yang akan datang, juga harus mampu menerima tantangan yang berat, karena selain potensi Surabaya yang besar, masalah yang ditimbulkan oleh Kota sebesar Surabaya juga cukup besar.

"Dia harus punya mental baja seperti bu Risma," pungkasnya.

Sementara itu, wakil ketua Kompi, Dedy Mahendra menjelaskan, Kompi sudah menjaring dan mengerucutkan beberapa nama yang dinilai Kompi sangat cocok untuk menjadi figur calon pemimpin Surabaya.

Di antaranya adalah Wisnu Sakti Buana yang merupakan wakil Wali Kota Surabaya, menurutnya, mesin politik milik Whisnu dari PDIP paling kuat.

"Ia juga seorang ketua DPC PDIP Surabaya, tapi semua itu akan kembali ke DPP PDIP Surabaya," jelasnya.

Nama lain yang dinilai Kompi cocok untuk menggantikan sosok Risma adalah Dhimas Anugrah.

Dhimas Anugrah merupakan politisi muda dari PSI, yang meskipun partai baru namun sudah dipercaya menduduki 4 kursi DPRD di Surabaya.

"Dhimas Anugrah namanya melesat seiring pamor PSI di Surabaya, meski partainya baru tapi sudah bisa menyabet 4 kursi di DPRD Surabaya, ini jadi indikasi kuat Dhimas akan menjadi kuda hitam di Pilwali Surabaya 2020," ungkapnya.

Selain itu, Kompi menambahkan, sosok lain yang cocok maju di Pilwali 2020 adalah Zahrul Azhar Asad atau yang akrab disapa Gus Hans.

Gus Hans merupakan Sekjen Jaringan Kiai Santri Nasional, menurut Kompi, Gus Hans adalah politisi muda yang potensial.

"Secara pribadi saya pikir dia bisa menangkan Pilwali mendatang, asalkan punya tandem yang tepat," imbuhnya.

Nama terakhir adalah Eri Cahyadi yang saat ini menjabat sebagai kepala Bappeko Surabaya.

Menurut Dedy, Risma beberapa kali memberi sinyal estafet kepada Eri, melalui tampil bersama Risma di beberapa acara-acara penting.

"Ya tapi ini hanya penafsiran pribadi saya saja," pungkas Mahendra.