Baca tanpa iklan
TIBUNJATIM.COM - Sebelumnya Amien Rais sempat memberikan pernyataan soal pembagian kekuasaan 55-45. Pernyataan Amien Rais soal porsi 55-45 ini seakan menjadi syarat rekonsiliasi Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.
Untuk diketahui, pernyataan itu dilontarkan Amien Rais saat memberikan kata sambutan dalam acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri' di Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
• Jokowi Kaget Hadiri Pernikahan Wartawan yang Ternyata Anak Sudjiwo Tedjo, Ini Respons Sang Budayawan
Dalam pernyataannya, Amien Rais menyebut jika memang ingin melakukan rekonsiliasi, ada baiknya jika menentukan platformnya terlebih dahulu.
"Jadi lima tahun ke depan mau diapakan Indonesia ini? saya bilang Pak Prabowo itu sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air.. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal," ujar Amien Rais seperti dilansir dari tayangan YouTube tvOne, Senin (22/7/2019).
"Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, akalnya sudah jalan akalnya," lanjut Amien Rais.
Disebutkan pula oleh Amien Rais bahwa jika hal itu tidak disepakati maka dirinya menyarankan agar tetap menjadi oposisi di luar pemerintahan.
• Alasan Ahok BTP Kunjungi MRT Jakarta & Lapangan Banteng Disorot, Hpbi Saya Dulu Cari Masalah
"Kalau mungkin ya Alhamdulillah, ide-ide Prabowo selama kampanye akan dilaksanakan, tapi kalau tidak mau ya yasudah kita di luar, opisisi," terang Amien Rais.
Politikus PAN, Drajad Wibowo kemudian memberikan tanggapan terkait pernyataan Amien Rais soal pembagian kekuasaan 55-45.
Drajad Wibowo melihat pernyataan Amien Rais itu bisa ditafsirkan segala macam. Dalam wawancara itu, Drajad mengaku sampai sat ini Partai Amanat Nasional masih konsisten menjadi oposisi.
"Yah itu kalau didengar sepotong-potong apalagi diframing begitu kesannya akhinya jadi meleset dari apa yang dimaksud sebenarnya," kata Drajad.
• Ahok BTP Bongkar Rahasia Bikin Pasukan Biru & Oranye Rajin,Ternyata Lakukan Ini Tiap Jam 1 Dini Hari
"Jadi posisi PAN sebagaimana dijelaskan Pak Amien itu adalah kita konsisten di oposisi dan Pak Amien benar sekali menyampaian demokrasi itu perlu check and balance perlu oposisi," tambahnya.
Dalam hal ini Drajad tidak menyangkal bahwa Amien Rais kerap kali berbicara spontan dan tak sebatas asal bicara.
"Namun, di belakang layar politik Indonesia itu tidak seperti yang muncul di dalam pemberitaan. Pak Amien adalah priyayi yang berasal dari Solo dan Jogja itu sering kali ceplas ceplos dalam artian menyampikan apa yang beliau sampaikan itu tidak 'ujug-ujug' yang beliau sampaikan adalah cerminan dari sebuah proses dimana parpol yang ada di dalam koalisi Prabowo-Sandiaga itu secara aktif diajak oleh beberapa tokoh tertentu bergabung dan ajakannya itu luar biasa gencar, memang bungkusnya adalah rekonsiliasi tapi sebenarnya banyak sekali tapi saya ga bisa mengungkapkan secara publik," paparnya.
• Ditanya Soal Playboy, Gibran Menunjuk Raffi, Kaesang Pangarep Ogah Disamakan dengan Raffi Ahmad
Berkaitan dengan pernyataan Amien Rais soal pembagian porsi 55-45 tersebut, Drajad Wibowo menyebut maksud Amien Rais di sini adalah platform (program) Prabowo Subianto perlu dimasukkan ke dalam platform Joko WIdodo menjadi platform nasional.
"Sebagai resultan dari semua proses itu makanya Pak Amien mengatakan rekonsiliasi bagus kita dari awal silaturahim bagus, tapi supaya keinginan dari Pak Jokowi dan timnya itu bisa dipenuhi juga aspirasi perjuangan dari pendukung Prabowo juga diakomodasi, Pak Amien mengatakan, bahwa yang pertama platformnya Prabowo-Sandiaga perlu dimasukan ke platform Jokowi secara keseluruhan menjadi platform nasional," urainya.
"Kemudian yang kedua kita tidak bicara soal bagi-bagi kursi biasa ya hanya power sharing sesuai dengan porsi suara. Jadi itu adalah ijthad dari Pak Amien supaya semua proses dan keinginan biasa terakomodasi. Tapi yang pelu diingat Pak Amien juga mengatakan bahwa itu sepertinya ga mungkin tapi kalau mungkin Alhamduliillah. Karena di Indonesia hal semacam itu tidak dikenal dalam ketatanegaraan kita ," tambahnya.
• Ahok & Puput Nastiti Punya Tanggung Jawab Jadi Keluarga Dayak, Singgung Jokowi Pindahkan Ibu Kota