Baca tanpa iklan
Kapolri Tito Karnavian Bongkar Sebab Rusuh di Manokwari Papua, Politisi PDIP Kuak Sosok di Baliknya
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian merespon cepat kerusuhan di Manokwari, Papua Barat yang berujung pada pembakaran gedung DPRD Papua Barat oleh massa, Senin (19/8/2019).
"Hari ini ada kejadian di Papua Barat Manokwari pada aksi anarkis di situ dan ada pengumpulan masa di Jayapura," katanya selepas menjenguk anggota Mapolsek Wonokromo yang dibacok teroris di RS Bhayangkara, Surabaya, Senin (19/8/2019).
Mantan Kapolda Papua tahun 2012 itu mengatakan, kerusuhan yang pecah di Manokwari Papua Barat hari ini disebkan sikap reaksioner massa terkait adanya insiden yang berkenaan dengan mahaiswa Papua di dua kawasan di Jatim.
Yakni insiden bentrokan antara warga Malang dengan mahasiwa papua yang hendak berdemonstrasi di Jalan Basuki Rakhmat, Malang, Kamis (15/8/2019) silam.
• Strategi Jitu Kopassus Lumpuhkan Dukun PKI Mbah Suro di Padepokannya, Dikenal Sakti & Kebal Senpi
Dan, insiden penyerangan dari sekelompok organisasi yang mendatangi Asrama Papua di Jalan Kalasan Surabaya, pada Jumat (16/8/2019) kemarin.
"Ini memang di-trigger oleh adanya kejadian yang ada di Jawa Timur khususnya di Surabaya dan Malang," ujarnya.
Tito menyesalkan adanya dua insiden di Jatim itu yang sebenarnya dapat diatasi dengan baik.
Namun ternyata belakangan muncul kabar hoaks yang berkelindan dengan dua insiden di Jatim tersebut, sehingga menghasilkan gejolak di Manokwari, Papua Barat.
• Penyebab Rusuh di Manokwari Papua Dibongkar Kapolri Tito Karnavian, Sebut Kepentingan Pihak Tertentu
"Kemarin memang di Trigger ada kesimpangsiuran informasi ataupun kesalahpahaman," jelasnya.
"Kemudian Mungkin ada yang membuat kata-kata yang tidak nyaman sehingga saudara-saudara kita yang ada di Papua mungkin merasa terusik dengan bahasa-bahasa seperti itu," lanjutnya.
Tito menduga munculnya isu dan kabar hoaks yang berkelindan dengan dua insiden yang terjadi di Jatim, hingga menyebabkan munculnya gejolak di Papua Barat, karena adanya konstruksi sosial yang dilakukan oleh oknum tertentu.
"Dan ada pihak-pihak yang mengembangkan informasi-informasi seperti itu untuk kepentingan mereka sendiri," jelasnya.
Ia meyakini hal itu, lantaran isu rasial semacam ini beberapa tahun belakangan tidak pernah muncul kepermukaan, sekontras saat ini.
Dan selama bertahun-tahun tak sedikit putra-putri Papua yang merantau ke berbagai wilayah di Pulau Jawa untuk melanjutkan studi, tidak mengalami permasalahan sebagaimana yang menjadi kronik belakangan ini.
"Karena selama ini masyarakat atau anak-anak atau adik-adik kita dari Papua itu sudah lama bersekolah mencari ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan di Jawa Timur atau di Jawa Tengah Jawa Tengah di Jawa Barat atau di Jakarta dan selama ini tidak ada masalah," pungkasnya. (Luhur Pambudi)
• Cerita Mahasiswa Papua di Jember, Sempat Takut Keluar Kontrakan Hingga Tertantang Ikut Kapolres Cup
Politisi PDIP Sebut Sosok di Baliknya
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menangani permasalahan kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat.
Effendi Simbolon meminta penyelesaian rusuh tersebut tidak ditangani oleh banyak pihak.
"Presiden bisa menunjuk siapa ya, satu pintu betul-betul apapun coming out going dari informasi hanya dari satu pintu. Ini kan berbeda-beda ini si A si B penanganannya berbeda-beda," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).
"Kemudian perlakuannya juga, kemudian penyebutannya juga berbeda, ada yang mengatakan ini KKSB (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata), ada yang mengatakan ini komponen yang separatis macam macam, lebih baik tunggal gitu," imbuh politisi PDIP ini.
Ia melihat, peristiwa yang terjadi di tanah Cendrawasih merupakan penggalangan opini, guna membawa isu referendum Papua Barat merdeka ke dunia internasional.
Effendi Simbolon juga menduga peristiwa tersebut berkaitan dengan pergerakan politik yang dilakukan kelompok masyarakat Pembebasan Papua Barat, pimpinan Benny Wenda.
"Saya menduga seperti itu, karena ini di bulan yang sama,ada benang merahnya itu, jadi dia proxy sekali, betul-betul didesain, model isu internasional seperti ini pengalangan opininya dan ini puncaknya di bulan Desember ketika mereka maju di General Assembly (Majelis Umum) di PBB," pungkasnya. (Tribunnews.com)
Dipicu konten negatif di media sosial
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan salah satu penyebab unjuk rasa berujung kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019) akibat terprovokasi konten negatif di media sosial.
Dedi Prasetyo mengatakan di media sosial banyak beredar konten negatif terkait penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
"Mereka boleh dikatakan cukup terprovokasi dengan konten yang disebarkan oleh akun di medsos terkait peristiwa di Surabaya," ujar Dedi Prasetyo saat menggelar konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi Prasetyo, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi.
Bahkan, termuat praktik rasisme di sana.
Padahal, Dedi Prasetyo memastikan penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya itu sudah selesai secara hukum.
Awalnya, polisi menerima laporan mengenai perusakan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua.
Kemudian polisi memeriksa beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama.
Karena tidak menemukan unsur pidana, kepolisian pun melepaskan mereka kembali.
Proses itu merupakan proses yang wajar dalam hukum.
"Peristiwa Surabaya sendiri sudah cukup kondusif dan berhasil diredam dengan baik. Tapi karena hal tersebut disebarkan oleh akun yang tidak bertanggungjawab, membakar atau mengagitasi mereka dan dianggap narasi tersebut adalah diskriminasi," ujar Brigjen Pol Dedi Prasetyo.
Kepolisian pun berharap warga Papua, baik yang ada di Pulau Papua maupun di penjuru Indonesia dapat menahan diri serta tidak terprovokasi.
Khususnya oleh pesan berantai di media sosial yang membentuk opini tertentu.
"Jangan terprovokasi oleh ulah oknum-oknum tertentu yang memang ingin membuat keruh keadaan," ujar Dedi Prasetyo.
Diberitakan, protes atas penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, masih berlanjut di Manokwari, Papua Barat, Senin pagi.
Aksi massa ini berunjung anarkis.
Pengunjuk rasa dengan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.
Selain Gedung DPRD, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.
Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.
Untuk menghentikan aksi anarkis tersebut, polisi terpaksa menembakan gas air mata.
Dedi Prasetyo memastikan, meski sempat terjadi kerusuhan, namun kepolisian dibantu TNI saat ini sudah berhasil mendinginkan massa di Manokwari.
Polri menerjunkan 7 SSK (Satuan Setingkat Kompi), sementara TNI menerjunkan 2 SKK untuk mengendalikan situasi di Manokwari.
"Untuk situasi, secara umum masih dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian, baik Polda Papua Barat serta Polres di sekitar Manokwari bersama-sama TNI. Konsentrasi massa saat ini masih ada di satu titik saja, titik lain berhasil dikendalikan," ujar Dedi Prasetyo dikutip dari artikel di Kompas.com dengan judul: Mabes Polri: Rusuh Manokwari Disebabkan Provokasi di Media Sosial.