TRIBUNMADURA.CO, SAMPANG - Ratusan massa yang terdiri dari PMII dan GMNI geruduk Kantor DPRD Sampang, Kamis (5/9/2019).
Pantauan TribunMadura.com (grup TribunJatim.com), aksi menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut sempat diwarnai kericuhan.
Tampak di lokasi, kericuhan tersebut melibatkan antara para pendemo dan kepolisian Sampang.
Kericuhan terjadi disebabkan karena masa meminta seluruh anggota dewan yang hadir menemuinya, namun hanya beberapa anggota dewan saja yang hadir.
• BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Darmo Layani Peserta Dengan Tampil Berbusana Adat Melayu
Sehingga massa memanas dan mencoba memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Sampang.
Kemudian terjadi dorong mendorong antara massa dan pihak keamanan.
Situasi semakin memanas semenjak satu pendemo diamankan polisi, namun selang beberapa menit dikeluarkan kembali dengan kondisi baju yang robek di sebelah lengan kanan.
Setelah satu pendemo itu dilepaskan, situasi di lokasi membaik dan orasi kembali berjalan secara kondusif.
Namun beberapa demonstran melakukan pembakaran dupa dan sekumpulan kertas yang mengakibatkan asap mengepul di area tersebut.
• Parkiran Motor & Mobil Kantor BPJS Surabaya Semrawut, Pengguna Jalan Sambat Bikin Macet Tiap Hari
Saat di temui di lokasi, Koordinasi Lapangan (Korlap) Aksi, Syaiful Rahman mengatakan, pihaknya akan mendesak DPRD Sampang agar menolak kenaikan iuran BPJS.
"DPRD Sampang juga harus siap menyampaikan penolakan tersebut berbentuk rekomendasi kepada DPR RI," ujarnya.
"DPR wajib melakukan pengawasan yang ketat untuk optimalisasi system pelayanan itu," imbuhnya.
Sebelum aksi dibubarkan, pada pendemo meminta seluruh anggota dewan menandatangani petisi penolakan kenaikan iuran BPJS kesehatan.
• Ratusan Massa Buruh Ngluruk Balai Kota Malang, Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan Hingga Iuran BPJS
Sehingga sejumlah anggota dewan yang ada di lokasi menandatangani petisi penolakan tersebut.
Iqbal Fathoni, Fraksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan, pihaknya juga mendukung secara penuh penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Kami dengan tegas menolak kenaikan iuran ini, dan kami berharap kepada teman-teman mari kita kepung kebijakan ini," singkatnya.
• Iuran BPJS Kesehatan Resmi Dinaikkan Pemerintah 100%, Kapan Waktu Mulai Berlaku?