Baca tanpa iklan
Disebut Gunakan APBD Untuk Sosialisasi Pilwali Surabaya, Eri Cahyadi : Untuk Apa Ditanggapi
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi akhirnya buka suara.
Namanya sempat dikaitkan dengan dugaan mafia perizinan di Pemkot Surabaya saat menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).
"Mafia perizinan apa. Saya sudah tidak di Cipta Karya," katanya singkat saat ditemui media di DPRD Surabaya, Senin (4/11/2019).
Eri juga membantah terhadap tudingan dugaan penggunaan APBD untuk sosialisasi Pilwali Surabaya.
"Untuk apa ditanggapi, nggak melakukan itu kok harus menanggapi," katanya singkat.
Alumnus ITS Surabaya ini namanya sering disebut-sebut sebagai ‘Anak Emas’ Walikota Tri Rismaharini.
Namanya kian melejit dalam bursa Pilwali Surabaya 2020 mendatang ini.
Diketahui, kabar dugaan penggunaan APBD untuk sosialisasi Pilwali Surabaya dan dugaan mafia perizinan mencuat dalam interupsi yang muncul pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Kamis pekan kemarin.
Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem Imam Syafi’i adalah satu di antara anggota DPRD Surabaya yang bersuara lantang terkait permasalahan itu.
Menurutnya, Eri Cahyadi yang juga santer disebut sebagai anak emas Wali Kota Risma itu sering melewati batas dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Bappeko.
“Ini kan mau Pilwali, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering offside. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan Kepala Dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke Kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodir programnya. Sampai menjanjikan kalau nggak bisa bakal mundur. Ini kan nggak bener,” ujar Imam usai Sidang Paripurna.
“Seharusnya, kan Kepala Bappeko hanya di taraf perencanaan saja. Lagipula, kalau dalam kaitan Pilwali, harusnya semuanya ini mendapatkan kesempatan yang sama dalam bersosialisasi. Tidak ada yang boleh diuntungkan dengan APBD atau lainnya,” tegas Imam lebih lanjut.