Sebut Terjadi Berbagai Persoalan, Sullamul Hadi Nurmawan: PSBB Sidoarjo Seolah Tak Ada Bedanya

Laporan Wartawan TribunJatim.com, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Kritikan terhadap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB  Sidoarjo dan sejumlah upaya penanganan penyebaran virus Corona ( Covid-19 ) di Sidoarjo bermunculan.

Termasuk dari mantan Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, yang sekarang duduk di Komisi A DPRD Sidoarjo.

Menurut Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan, terjadi persoalan hampir di semua lini. Mulai dalam penanganan pasien, upaya pencegahan penyebaran, penyaluran bantuan sosial, dan berbagai hal lain dalam penanganan Covid-19 di Sidoarjo.

“Saya kok melihat seperti tidak ada bedanya PSBB atau tidak. Aktivitas masyarakat di mana-mana tetap seperti biasa, seolah tidak ada pembatasan.  Yang menurut saya terlihat beda pada masa PSBB ini hanya adanya check point dan penjagaan warga di kampung-kampung,” kata Sullamul Hadi Nurmawan, Kamis (7/5/2020).

Dan sejauh ini, menurutnya pembatasan di kampung-kampung, kompleks perumahan, atau di desa-desa saja yang dirasa sangat efektif untuk membatasi pergerakan warga.

Itupun masih punya beberapa kelemahan.

Dalam penanganan pasien, disebutnya sejauh ini ruang isolasi juga masih kurang sehingga banyak pasien harus melakukan karantina mandiri.

• Ada Pedagang Positif Corona, Pasar Larangan Sidoarjo Tetap Beroperasi, 163 Orang Ditracing

• 104 Perwira Polisi di Polresta Sidoarjo Jalani Rapid Test Covid-19, Hasilnya Semua Negatif

Kemudian hasil rapid test, yang tindak lanjutnya juga terkesan sangat lambat.

“Kebetulan di lingkungan tempat kerja saya ada teman yang hasil rapid testnya positif, ternyata sampai tiga hari setelah tes juga belum diajak atau dilakukan swab tes. Padahal yang menentukan orang itu postif Covid-19 atau tidak adalah tes swab,” sebutnya.

Persoalan lain dalam penanganan pasien juga banyak dikeluhkan di tingkat puskesmas.

Selama ini kerap ada petugas puskemas ketika melakukan pendataan di wilayah serta pemeriksaan terhadap warga pendatang.

• Jumlah Pasien Seakan Lari Kencang, Kapasitas Ruang Isolasi Covid-19 di Sidoarjo Menipis

• Alih Fungsi Rusunawa ASN Malang Jadi Rumah Sakit Khusus Covid-19 Tinggal Menunggu Waktu

Tidak ada yang bisa dilakukan selain hanya melapor ke dinas atau rumah sakit.

“Karena kebingungan itu, jurus utama petugas puskesmas ketika ada warga berpotensi terpapar hanya menyarankan agar melakukan karantina mandiri,” kata Wawan.

Politisi PKB itu juga menilai, kampanye yang dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar taat aturan juga masih rendah.