Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Kabar gembira bagi desa atau kelurahan di Sidoarjo yang sudah membentuk kampung tangguh untuk mengatasi penyebaran virus Corona atau Covid-19.
Pemkab Sidoarjo menyiapkan bantuan sebesar Rp 7 juta untuk masing-masing kampung tangguh. Dalam seminggu ke depan, stimulus dari APBD Sidoarjo itu bakal dikucurkan.
"Bantuan tersebut untuk penguatan keberadaan kampung tangguh dalam melawan pandemi virus Corona atau Covid-19," kata Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Jumat (19/6/2020).
Bantuan ini disebutnya sebagai stimulus kepada masyarakat agar lebih maksimal dalam menjalankan program-program di kampung tangguh.
Politisi PKB itu berharap, semua desa dan kelurahan di Sidoarjo agar membentuk kampung tangguh. Tidak ada pengecualian, semua yang mendirikan kampung tangguh bakal menerima bantuan ini.
• UPDATE CORONA di Pamekasan Jumat 19 Juni, Kasus Positif Covid-19 Tambah 3 Orang, Semula Status PDP
• Aksi Nekat Suami di Surabaya Demi Uang, Istri Dijual ke Pria Lain, Tarif Rp 900 Ribu Sekali Main
• VIRAL Video Driver Ojol Wanita Dapat Surprise dari Rekan Seprofesinya, Terharu: Gimana Enggak Nangis
"Namun bukan karena bantuan yang mendorong masyarakat untuk membentuk kampung tangguh. Tetapi didasarkan atas kesadaran untuk bersama melawan virus Corona atau Covid-19 melalui kampung tangguh," sambungnya.
Menurut Cak Nur, panggilan Nur Ahmad Syaifuddin, desa atau kekurahan yang belum mendirikan kampung tangguh bakal didorong untuk segera membentuk kampung tangguh.
"Sekali lagi bukan karena sumbangannya, tapi kesadaran bersama melawan virus Corona atau Covid-19," tandasnya.
Pemkab Sidoarjo mendorong program ini karena kampung tangguh dianggap sebagai ujung tombak dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Masyarakat bisa saling mengedukasi, bersama melakukan kegiatan filterisasi pencegahan penyebaran Covid-19, penyiapan kebutuhan pangan, dan gotong-royong melawan corona.
Sebelumnya, Pemkab Sidoarjo juga telah mengucurkan dana sebesar Rp 6,2 miliar untuk semua RW di Sidoarjo. Setiap RW kebagian Rp 3 juta untuk pengelolaan check point di kampungnya masing-masing.
Tapi belakangan, di masa transisi new normal ini, justru posko-posko check point di tingkat RW banyak yang sudah tak berfungsi. Masa transisi, seolah sudah terasa new normal.(ufi/Tribunjatim.com)