Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya bakal membuka pintu koordinasi dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dan Pemprov Jatim, tentang penataan kawasan kaki jembatan Suramadu (KKJSM) sisi Surabaya.
Itu dilakukan sebagai bentuk koordinasi antar stakeholder, terkait pengembangan wilayah di Kecamatan Kenjeran.
Hubungan antara Pemkot Surabaya dengan BPWS sendiri sempat merenggang.
Sebab, pengelolaan KKJSM sisi Surabaya dipasrahkan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) kepada Pemkot Surabaya.
Sedianya, pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab BPWS.
• Pemkot Surabaya Bakal Remajakan Akses Kawasan Wisata Religi Ampel: Lebih Bersih
Itu sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2008 tentang BPWS.
Lembaga tersebut bertugas membangun dan mengelola wilayah kaki jembatan Suramadu.
Wilayah itu meliputi 600 ha sisi Surabaya dan 600 ha sisi Madura.
Pemerintah memutuskan melepas 600 ha sisi Surabaya kepada Pemkot Surabaya. Koordinasi yang sempat merenggang ini akan kembali disatukan.
’’Sejak awal saya katakan pembangunan Surabaya ke depan tidak bisa sendiri. Perlu koordinasi dengan stakeholder lain. Seperti BPWS dan Pemprov Jatim,’’ terang Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana, Jumat (17/7/2020).
Whisnu menjelaskan, kondisi wilayah KKJSM sis Surabaya nantinya akan dimanfaatkan optimal. Termasuk penataan pesisir.
’’Karena akan dibangun monumen Mohammad Noer di kawasan itu,’’ kata dia.
Mohammad Noer merupakan mantan Gubernur Jawa Timur sejak 1967-1976, kelahiran Sampang, Madura.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, monument tersebut diharapkan menjadi kebanggaan warga Madura yang merantau di Kota Pahlawan.
’’Terutama warga disana kan lebih banyak yang berasal dari Madura. Supaya menjadi sebuah kebanggaan sekaligus bisa menjadi daya tarik wisata,’’ terang pria yang akrab disapa WS ini.
Surabaya dikatakan alumnus ITS Surabaya merupakan penghubung (HUB) yang saling berkaitan dengan daerah lain, seperti Sidoarjo, Gresik, dan Madura.
’’Paling tidak bisa sama-sama menopang tingkat ekonomi di masing-masing wilayah,’’ pungkas WS.