Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Sebuah eskavator beroperasi di Sungai Desa Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (20/8/2020). Alat berat itu dikerahkan untuk membersihkan dan mengeruk sungai tersebut.
Dari Kloposepuluh, eskavator akan bergerak ke desa-desa lain di Kecamatan Sukodono. Fungsinya sama, melakukan normalisasi sungai. Termasuk membersihkan sampah yang menghambat aliran sungai.
Tak hanya di Sukodono, pemandangan serupa juga ada di wilayah lain. Di 18 kecamatan di Sidoarjo, masing-masing disediakan satu eskavator oleh Pemkab Sidoarjo. Tujuannya sama, mengatasi sampah dan pendangkalan sungai di masing-masing wilayah.
Program ini merupakan rekomendasi dari Komisi C DPRD Sidoarjo. Sejak beberapa waktu lalu, mereka meminta pemkab menyediakan beckho atau eskavator di semua wilayah kecamatan. Untuk swakelola dalam kegiatan normalisasi sungai.
• Pencium Jenazah Covid-19 Dipulangkan, 1 Anggota Keluarganya Dirawat di Rumah Isolasi Pemkot Malang
• Luna Maya Kepergok Pakai Brand Langganan Syahrini, Dress Puluhan Juta Tapi Penampilan Disoroti
• 2 Pemuda Surabaya Ini Curi HP Dicas, Dijual Lewat Facebook: Hasilnya Dibagi Buat Senang-senang
"Rekomendasi itu kami keluarkan karena kinerja Dinas PUBMSDA yang lamban. Banyak persoalan sungai yang tidak tertangani dengan baik," ujar Suyarno, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo kepada TribunJatim.com.
Pihaknya bersyukur rekomendasi bisa diterima oleh pemkab dan direalisasikan. Harapannya, dengan keberadaan beckho di masing-masing wilayah kecamatan, masalah sungai bisa terselesaikan.
"Setidaknya di sungai-sungai besar yang ada. Agar tidak banyak lagi sampah dan pendangkalan yang berpotensi mengakibatkan banjir," lanjutnya kepada TribunJatim.com.
Sementara Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengaku merealisasikan rekomendasi itu karena memang itu kebutuhan masyarakat. Penanganan sungai sangat diperlukan untuk meminimalisir potensi terjadinya banjir.
"Alat berat itu akan berkeliling di masing-masing kecamatan. Utamanya di sungai-sungai besar yang mengalami pendangkalan dan banyak sampah," kata Nur Ahmad.
Diakuinya, persoalan itu sudah lama betlarut-larut tak kunjung terselesaikan. Dengan cara ini, dengan adanya sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan.(ufi/Tribunjatim.com)