Pilwali Surabaya 2020

Komentar Tri Rismaharini Soal Tak Kunjung Keluarnya Rekom PDIP untuk Pilwali Surabaya

Penulis: Yusron Naufal Putra
Editor: Januar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat ditemui awak media, Senin (24/8/2020) sore.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gonjang-ganjing terkait nama yang akan mendapat rekomendasi PDI Perjuangan di Pilwali Surabaya 2020 masih terus bergulir.

Apalagi, hingga saat ini DPP PDI Perjuangan belum juga mengumumkan secara resmi.

Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPP Bidang Kebudayaan PDI Perjuangan, Tri Rismaharini mengatakan, urusan rekomendasi nama merupakan hak prerogatif ketua umum.

"Itu ada pasal-pasalnya, ibu (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri) nyebutkan itu pasal sekian itu begini, pasal sekian gini, pasal ini itu keputusan ketua umum, itu ada," kata Tri Rismaharini, Jumat (28/8/2020).

Selain sebagai pengurus partai, Tri Rismaharini memang selama ini dikenal sebagai kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan dan sukses memimpin selama dua periode di Kota Pahlawan.

DPP PDIP Sebut Rekomenasi untuk Surabaya Sudah Ada, Pengurus Jatim: Tunggu Momentum

Apalagi, dalam beberapa kesempatan, nama Tri Rismaharini sering disebut khusus oleh Megawati lantaran dianggap sukses dalam kinerjanya. Sehingga, tak jarang banyak yang menyebut Tri Rismaharini dapat mengusulkan nama untuk diusung partainya.

Namun Tri Rismaharini menanggapi hal itu dengan jawaban diplomatis.

Dia menyebut, setiap pengurus DPP memang diminta pertimbangan.

Tri Rismaharini menegaskan jika dirinya hanya memberi pertimbangan terkait visi bukan nama.

Menurutnya, keputusan tetap saja berada di pucuk pimpinan partai berlambang banteng moncong putih itu.

Apalagi, kata Tri Rismaharini, Megawati merupakan sosok yang visioner. Sehingga, figur yang seperti itu yang diinginkan oleh Megawati.

"Kalau diminta itu semua, tak pikir semua anggota DPP itu diminta. Bukan hanya saya sebagai wali kota yang akan diganti gitu, tapi memang keputusannya hak prerogatifnya ada di ketua umum," ujar Tri Rismaharini.

Berita Terkini