Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM,SURABAYA - Ribuan buruh memadati depan gedung kantor Gubernur Jawa Timur yang berada di Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (8/10/2020).
Mereka menyuarakan penolakan terhadap undang-undang omnibus law atau Cipta Lapangan Kerja.
Hingga pukul 18.00 WIB massa belum juga membubarkan diri. Mereka bahkan memblokade Jalan Pahlawan, Kota Surabaya yang berada tepat dekat Tugu Pahlawan Surabaya ini.
Mereka meneriakkan "Revolusi" bersama-sama. Bahkan mereka mengancam untuk menginap apabila tidak ada titik temu antara mereka dengan pihak eksekutif.
Aksi unjuk rasa ribuan buruh bersama mahasiswa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (8/10/2020) akhirnya selesai sekitar 19.00 WIB. Massa membubarkan diri setelah adanya pernyataan sikap dari Sekdaprov Jatim, Heru Tjahyono mewakili Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
"Kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur mewakili masyarakat dan buruh Jawa Timur menyangkut UU Omnibuslaw yang sudah disahkan tanggal 5 Oktober 2020. Dengan ini kami akan meneruskan aspirasi para Buruh ke pemerintah pusat. Segera, suratnya kami bikin dan akan kami kirim ke pemerintah pusat," kata Heru di hadapan massa.
Pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Heru Tjahjono tak memuaskan massa aksi. Ditambah, Khofifah yang tak dapat menemui massa.
Mereka pun melemparkan botol air mineral usai pernyataan Sekdaprov mengatakan bahwa Gubernur tidak ada di tempat. Beruntung, Heru masih bisa dievakuasi ke dalam gedung.
Situasi Gedung di Jalan Pahlawan Surabaya ini pun sempat memanas dengan banyaknya lemparan botol. Namun hal ini tak berlangsung lama setelah masing-masing koordinator aksi meminta massa untuk menahan diri.
Aparat kepolisian pun meningkatkan kesiagaan. Tak berlangsung lama, massa pun bubar dengan kondusif.
Di sisi lain, Sekjend Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Jazuli menyayangkan sikap Pemrov Jatim. Menurutnya, Sikap Gubernur yang tak menemui buruh ditambah pernyataan sikap yang belum berpihak membuat buruh kecewa.
"Janganlah bermain politik. Kami kecewa dengan Gubernur Jatim. Kalau Gubernur tak peduli dengan rakyat, kami juga tak peduli dengan Gubernur," katanya.
Ia bahkan mengancam akan kembali menurunkan massa dalam jumlah yang lebih besar.
"Selama Omnibuslaw tak dicabut, kami tak punya pilihan selain melawan. Sebab, Omnibuslaw merupakan kesewenang-wenangan," katanya.
• Ratusan Pelajar dalam Gerakan Tolak Omnibus Law Diamankan Polda Jatim, Bakal Jalani Tes Covid-19
• Krisdayanti Sengaja Diamkan Aurel dan Azriel, Bahas Keegoisan dan Amarah, Istri Raul Lemos: Mundur
• Kisah Tragis 5 Pejalan Kaki Ditabrak Innova dan Bus saat Hendak Menyeberang, 2 Orang Tewas di Tempat
Bahkan, apabila Presiden Jokowi pada akhirnya menandatangani UU tersebut, maka pihaknya akan tetap turun ke jalan.