Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, M Taufik
TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono kembali mengajak semua pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo untul tancap gas. Bekerja lebih keras, cepat, maksimal.
Hal itu disampaikan Cak Hud, panggilan Hudiyono, seusai menerima DIPA dan TKDD tahun 2021 dari pemerintah pusat melalui Pemprov Jawa Timur, Senin (30/11/2020).
"Bu gubernur minta kita tancap gas, setelah ini kita akan kerjakan apa yang diinstruksikan. Makanya kami mengajak semua OPD untuk bersama-sama tancap gas," kata Hudiyono.
Pemerintah pusat melalui Pemprov Jawa Timur mempercepat penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2021 kepada kabupaten dan kota.
Percepatan penyerahan ini dimaksudkan supaya di awal tahun 2021 penyerapan anggaran bisa segera dilakukan.
Baca juga: Banyak Lubang Menganga, Jalan di Sidoarjo Jadi Kebun Pisang, Warga Berharap Pemerintah Bertindak
Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono menerima langsung DIPA dan TKDD dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Hudiyono beserta bupati/wali kota se-Jawa Timur juga mendapat pengarahan dari Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah mengajak seluruh jajaran forkopimda se-Jawa Timur untuk bersinergi menyongsong Pilkada Serentak.
"Bangun sinergi di semua lini, sampai dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan RT/RW," kata Gubernur Khofifah.
Baca juga: Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Wisata Olahraga, Pj Bupati Minta KONI Sidoarjo Perbanyak Even
Gubernur Khofifah juga menyampaikan beberapa pesan poin penting dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu.
Pertama, seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, serta para kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, agar pelaksanaan lelang dilakukan sedini mungkin di bulan Desember ini, sehingga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi pada kuartal I 2021.
Kedua, bantuan sosial yang menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2021, harus bisa dicairkan dan diberikan kepada masyarakat mulai awal tahun 2021. Sehingga belanja dan konsumsi masyarakat dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat mampu menggerakkan ekonomi di lapisan bawah.
Ketiga, dalam kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah harus bekerja lebih cepat, dengan cara-cara luar biasa agar berbagai program stimulus dapat berjalan tepat waktu dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Sidoarjo Butuh Rumah Singgah untuk ODHA, Jumlah Meningkat Tiap Tahun: Ada Tambahan 261 Kasus di 2020
Keempat, melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan roda ekonomi, baik nasional maupun daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.
Kelima, dalam menghadapi banyak ketidakpastian seperti saat ini, dibutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Tugas utama jajaran pemerintah adalah membantu dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dan integral dalam pelaksanaan APBN maupun APBD.
Editor: Dwi Prastika