Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sebanyak 9.926 lansia dan penyandang cacat di Kota Surabaya tak lagi mendapatkan jatah Program Permakanan mulai 2023.
Mereka masuk dalam daftar sinkronisasi pendataan Kementerian Sosial sehingga tak lagi mendapat jatah nasi kotak lengkap dengan lauk dan buah tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menyebut bahwa terdapat selisih data sebanyak itu.
Mereka masuk kategori terlantar yang nantinya akan ditampung di Griya Werda (bagi Lansia), di Kalijudan (bagi penyandang cacat).
Selain mereka ada juga penderita katastropik/kronis di Babat Jerawat.
"Memang perlu sinkronisasi data dengan Kemensos sehingga rasionalisasinya ada penyesuaian. Namun mereka yang berkurang itu akan ditampung di panti-panti," kata Khusnul, usai rapat evaluasi program Permakanan, Senin (14/11/2022).
Tahun depan akan ada pengurangan jumlah penerima permakanan. Tahun 2022 ini jumlah penerima Permakanan sebanyak 33.280 terdiri dari Lansia, penyandang cacat, dan anak yatim. Permakanan adalah jatah makan sehari sekali berupa nasi kotak.
Saat ini, Kemensos melakukan sinkronisasi. Hasilnya terdapat selisih dan diperkirakan jumlah penerima Permakanan berkurang hingga ribuan orang.
Baca juga: Komisi A DPRD Surabaya Minta Dakel Buat Berdayakan Ekonomi Warga, Bukan Didominasi untuk Permakanan
Jumlah penerima Permakanan pada 2023 besok sekitar 23.364 Permakanan.
Khusnul menuturkan bahwa selain selisih data diatas, Kemensos juga memiliki program untk memenuhi standar hidup layak bagi kaum lanjut usia tunggal dan penyandang disabilitas tunggal.
Akan ada sekitar 1.300 untuk Lansia dan 230 penyandang cacat.
Keduanya bahkan berhak atas bantuan Permakanan dua kali makan selama sehari. Kalau program Permakanan Pemkot hanya sekali makan dalam sehari. "Harus segera dikoordinasikan karena program Permakanan sangat bermanfaat bagi penerima," tandas Khusnul.
Permakanan di Bawah Dinsos Ketua Komisi D khusnul Khotimah mendesak agar Pemkot segera melakukan revisi Perwali 17/2022 tentang perubahan ketiga atas Perwali 60/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemberian Permakanan di Surabaya.
Politisi perempuan PDIP itu juga mendesak Dinsos segera melakukan klasifikasi dan pemetaan terkait data penerima Permakanan terbaru. Harus dicari skema percepatan pencairan anggaran Permakanan bagi penyedia Permakanan.
Selama ini, Permakanan disediakan oleh penyedia permakanan yang ada di setiap kelurahan. Biasanya dipenuhi pelaku ekonomi warga setempat.
"Pencairan dana permakana harus lebih cepat agar penyedia tidak perlu mencari pinjaman. Permakanan itu setiap hari," kata Khusnul.
Mulai tahun depan, anggaran Permakanan tidak lagi ikut kelurahan. Seluruh anggaran Permakanan masuk Dinsos karena sifatnya bantuan sosial. Selama ini diambilkan dari dana kelurahan.
Artinya kalau lewat Dinsos secara jarak lebih jauh.
Khusnul mendesak agar membuat sistem percepatan mengurus dana permakanan. Harus menambah data terkait lansia yang membutuhkan bantuan Permakanan tanpa menunggu ada data masyarakat yg dikeluarkan dari database penerima Permakanan.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com