Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Faiq Nuraini
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi C DPRD Kota Surabaya mengusulkan penambahan SD dan SMP negeri baru di kawasan yang belum terjangkau sekolah negeri.
Sebab makin banyak keluhan warga yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengatakan bahwa usulan penambahan sekolah SD dan SMP negeri itu akan ditempatkan di wilayah Kapas Madya dan Sukomanunggal.
Di dua daerah tersebut, warganya sering mengeluhkan anaknya terlempar dari jalur zonasi karena tidak ada sekolah negeri yang menjangkau dua tempat itu.
"Jadi, kami usulkan pembangunan SD dan SMP negeri baru. Kami sudah koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) untuk pembangunan sekolah di Kapas Madya dan Sukomanunggal tahun depan," kata Baktiono, Selasa (30/11/2022).
Baktiono juga menyebutkan bahwa dua kawasan itu terutama di Kapas Madya, tidak ada lagi aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang bisa dibuat untuk sekolah karena padat penduduk. Maka, harus mencari aset Pemkot lainnya yang bisa dibuat untuk membangun sekolah baru.
Kalau tidak ada, maka perlu pembebasan tanah warga untuk membangun sekolah, minimal untuk satu sekolah dibutuhkan tanah seluas 1.000 meter persegi untuk SD.
Sementara untuk SMP paling tidak membutuhkan tanah 3.000 meter persegi. Diakui Baktiono bahwa usulan tersebut sudah banyak disampaikan warga.
Politisi PDIP ini meminta Pemkot Surabaya untuk serius dalam mengatasi permasalahan sekolah yang diimpikan warga.
"Kalau tidak ada anggarannya, maka di tahun 2023 bisa memungkinkan untuk dilewatkan pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2023," katanya.
Bagaimana dengan dampak terhadap sekolah swasta? Nantinya perlu koordinasi dengan MKKS swasta agar tidak menganggu keberlangsungan sekolah swasta yang ada di kawasan tersebut.
Kajian Demografi
Saat ini, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya mendapatkan anggaran Rp 2,144 triliun pada APBD 2023. Anggaran itu cukup besar. Namun kecukupan anggaran bukan satu-satunya faktor.
Kepala Dindik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, untuk penambahan sekolah di Surabaya dibutuhkan kajian demografi usia sekolah.
Sebab akan berpengaruh pada tingkat usia sekolah di kawasan tersebut. Kini masih dikaji untuk penambahan sekolah di Surabaya.
"Katakanlah di tempat A, usia sekolah banyak, kemudian kami bangun sekolah di situ. Namun selang waktu setahun hingga lima tahun mendatang. Ternyata usia sekolah berkurang. Untuk itu perlu kajian demografi usia sekolah di setiap kawasan. Bisa jadi memang butuh," kata Yusuf.
Dia menyebut, kurangnya siswa di sekolah dikarenakan minimnya populasi usia anak di sekolah.
Selain itu daya tarik atau animo masyarakat untuk memilih SDN atau swasta. Pihaknya perlu pemetaan sekolah terhadap sistem pendaftaran peserta didik baru (PPDB).
Terutama di jalur zonasi yang selama ini menjadi permasalahan tidak diterimanya calon siswa meski jarak rumahnya berdekatan dengan sekolah yang akan dituju.
"Saat ini kami tengah persiapan untuk perubahan sistem terutama di jalur zonasi,"ungkapnya.
Yusuf berharap dengan adanya perubahan sistem tersebut bisa menjadi baik lagi untuk PPDB tahun mendatang.
Khusunya bagi siswa yang mempunyai nilai prestasi akademik baik, meskipun jarak antar sekolah jauh dari tempat tinggalnya