TRIBUNJATIM.COM - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut sudah memiliki firasat buruk soal tragedi Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Itu diungkap oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Edi kini mempersoalkan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan untuk lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Semua buntut kebakaran Depo Plumpang Pertamina yang menewaskan belasan orang.

Untuk diketahui, pada 2021, IMB kawasan itu diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.

"Ya, masalahnya di situ (DPMPTSP DKI menerbitkan IMB kawasan untuk lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang)," ucap Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023), dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com.

Menurut politisi PDI-P itu, pada 2016 lalu eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah mewanti-wanti agar penduduk Tanah Merah segera pindah.

Sebab, lahan di sana seharusnya menjadi zona aman (buffer zone) Depo Pertamina Plumpang.

Baca juga: Meski Dikepung Api Kebakaran Depo Plumpang, Rumah Driver Taksi Justru Tetap Utuh: Kuasa Yang di Atas

Dengan demikian, lahan di sana tergolong zona berbahaya untuk ditempati.

Namun, setelah pucuk kepemimpinan DKI Jakarta berganti, IMB justru diterbitkan untuk memberikan legal standing kepada warga yang ingin mengelola lahan sebagai tempat tinggal.

Adapun Depo Pertamina Plumpang terbakar hebat pada 3 Maret 2023.

Akibat kebakaran itu, sebanyak 19 orang meninggal dunia dan 49 orang luka-luka.

"Apa yang diwanti-wanti Pak Ahok (soal warga bertempat tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang) itu kejadian (terbakar) sekarang," urai Prasetyo.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo menyebutkan lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang memang bukan untuk tempat hunian.

"Ya, kan, memang sebetulnya (lahan disekitar Depo Pertamina Plumpang) bukan di-(tempati) oleh masyarakat," tegasnya.

Baca juga: SOSOK Nicke Widyawati Disorot Usai Kebakaran Depo Plumpang, Dirut Pertamina Punya Kekayaan Rp75 M

Menurut Prasetyo, harus ada solusi untuk warga yang menghuni di sekitar Depo Pertamina Plumpang

Solusi itu, katanya, harus diberikan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Yang jelas pemerintah harus ada di situ, ada kebijakan (dari) pemerintah daerah dan pemerintah pusat," urai Prasetyo.

Sementara itu, buntut kebakaran tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya mencopot direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) Dedi Sunardi.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan, Dedi digantikan oleh Erry Widiastono, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina.

“Pak Dedi Sunardi yang digantikan sebagai Direktur Penunjang Bisnis. Sementara ditugaskan kepada Pak Erry Widiastono,” kata Pahala seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/3/2023).

Pencopotan direksi Pertamina ini sebelumnya pernah diungkapkan Erick Thohir beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, direksi yang tidak bekerja dengan baik akan dicopot.

"Direksi Pertamina kan pernah saya copot, tapi kalau perlu saya copot lagi, ya saya copot lagi,” ujar Erick beberapa waktu lalu.

Baca juga: Penyebab Depo Pertamina Plumpang Meledak Mirip 2009? Wapres Dulu Geram, Pertamina Janji Selidiki

 Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Pengamat BUMN Herry Gunawan menilai, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

"Terutama Dirutnya harus tanggung jawab karena ini masalah teknis," kata Herry kepada Kompas TV, Selasa (7/3/2023).

Herry mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara Polisi, penyebab kebakaran Depo Pertamina Plumpang adalah kelalaian dari pemeriksaan rutin yang dilakukan pekerja Pertamina.

Ia pun menilai kelalaian itu sebagai tindakan kriminal.

Apalagi, Depo Pertamina Plumpang adalah objek vital negara seperti halnya Kilang Pertamina Cilacap dan Kilang Pertamina Balongan yang juga sering terbakar.

"Nicke bukan hanya harus mundur dari jabatannya, tapi juga harus diperiksa oleh polisi. Karena sudah terlalu sering (kebakaran). Pemeriksaan terhadap direksi penting, agar jangan sampai kejadian serupa terulang di lokasi lainnya," ujar Herry.

Baca juga: Trending di Twitter, Berikut Update Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: 13 Orang Tewas, 29 Luka-luka

Menurutnya, Depo Plumpang juga sangat vital bagi Pertamina yang bisnis utamanya adalah minyak.

Pertamina harusnya bisa memastikan semua lini bisnisnya dari mencari sumur baru dan produksi minyak di hulu sampai memasarkannya ke pelanggan.

"Depo Plumpang ini kan menopang distribusi minyak Pertamina, jadi harus dijaga," ucapnya.

Herry menuturkan, risiko kebakaran di Depo Plumpang harusnya lebih kecil jika dibandingkan dengan kilang yang dimiliki Pertamina.

Karena depo hanyalah tempat untuk menyimpan minyak, sedangkan kilang merupakan tempat pengolahan minyak mentah menjadi BBM.

"Harusnya risikonya lebih kecil, kecuali ada yang merokok dekat tangki," sebutnya.

Dari pemeriksaan manajemen dan direksi Pertamina, akan diketahui celah yang menyebabkan kebakaran terjadi.

Misalkan, pihak Depo Plumpang sebenarnya sudah mengajukan proposal penggantian komponen tangki atau pipa sebagai bagian dari perawatan.

Namun tak disetujui Direksi Pertamina hingga berakibat kebakaran.

Herry juga menyoroti peran Dewan Komisaris Pertamina, di mana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok duduk sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Ia memaparkan, Dewan Komisaris mempunyai komite audit yang berada langsung di bawahnya.

Komite audit itu  bertugas untuk memantau semua unit kerja Pertamina dan bekerja sama dengan bagian manajemen risiko yang ada di bawah Nicke Widyawati sebagai Dirut.

Komite audit ini berhak untuk memanggil direksi jika menemukan masalah.

"Nah tapi dengan berulangnya kebakaran di aset-aset vital Pertamina, jadi pertanyaan juga apakah sistem itu berjalan atau tidak," kata Herry.

Baca juga: UPDATE Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, 17 Tewas, PMI Temukan Jenazah Ibu-Anak Berpelukan

Di sisi lain, sebenarnya mungkin saja Dewan Komisaris yang dipimpin Ahok sudah memberikan rekomendasi untuk perbaikan Pertamina.

Namun eksekusinya tetap tergantung direksi sebagai pihak yang menjalankan perusahaan.

Ia juga menyoroti mayoritas anggota Dewan Komisaris Pertamina yang rangkap jabatan sebagai pejabat aktif di Kementerian/Lembaga.

Sebut saja Sekretaris Jenderal Heru Pambudi yang juga menjabat Komisaris Pertamina.

Hal itu membuat Dekom Pertamina jadi tidak bisa maksimal mengawasi kerja Direksi.

Muncul juga desakan agar Nicke Widyawati diberhentikan dari posisinya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, dirinya bisa saja memecat Nicke Widyawati namun itu bukan solusi yang diperlukan saat ini.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com