Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Sukadiono meminta warga Muhammadiyah tidak main hakim sendiri merespon ujaran kebencian Peneliti Astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin.

Sukadiono meminta agar seluruh proses diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Untuk diketahui, nama Andi saat ini tengah ramai jadi diperbincangkan setelah komentarnya di medsos yang dianggap mengancam warga Muhammadiyah.

Komentar Andi Pangerang Hasanuddin heboh lantaran menulis akan membunuh warga Muhammadiyah dan menyebut 'halal darah semua Muhammadiyah'.

Komentar Andi ini terkait perbedaan penentuan Hari Raya Idul fitri 1444 H di unggahan facebook milik peneliti BRIN, Thomas Djamaluddin.

Belakangan kasus ini diketahui dilaporkan kepada pihak kepolisian. Merespon hal ini, Sukadiono menyebut pihaknya tetap menjunjung adab.

"Tindakan melaporkan ujaran kebencian dan ancaman oleh oknum BRIN ke kepolisian atau proses hukum merupakan tindakan beradab," kata Sukadiono dalam keterangannya, Selasa (25/4/2023).

Dia mengimbau warga Muhammadiyah menghindari tindakan persekusi atau upaya anarkis yang menyasar terduga pelaku maupun keluarganya.

Termasuk agar tidak menyerang peneliti BRIN lainnya yang tidak terlibat.

"Tidak main hakim sendiri adalah watak Muhammadiyah. Biarkan proses hukum berjalan dan harus terus dikawal," ujarnya.

Di sisi lain, Sukadiono menyebut hikmah dari kegaduhan ini adalah pentingnya merefleksi diri.

Itu ditegaskan penting agar berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu atau bertindak. Apalagi, di era teknologi informasi yang sangat pesat.

"Semua orang melalui sosial media akan mudah sekali mengekspresikan apa yang dirasakan."

"Kasus oknum BRIN ini menegaskan bahwa kecepatan yang menjadi ruh era teknologi hari ini bisa menciptakan kekacauan dan kerusakan harmoni dalam masyarakat," pungkasnya.

Lebih jauh, Sukadiono mengatakan sikap yang tepat sudah ditunjukan oleh negara melalui Menteri Agama agar pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan sholat id warga Muhammadiyah.

Sedianya hal tersebut menjadi pertimbangan oleh para oknum di BRIN untuk berusaha toleran dan menerima perbedaan secara bijak.

Ikuti berita seputar Jawa Timur