Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Yusab Alfa Ziqin

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Adriyanto, Direktur Transfer Dana Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nampak sudah cukup siap memimpin Kabupaten Bojonegoro.

Usai dilantik menjadi Pj Bupati Bojonegoro oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi Surabaya pada Minggu (24/9/2023) sore, Adriyanto mengaku telah menyiapkan beberapa langkah untuk kepentingan Kabupaten Bojonegoro.

Namun, seperti apa langkah-langkah dimaksud, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto kelahiran Palembang, Sumatera Selatan itu belum mengemukakan banyak.

Dia hanya menyampaikan, langkah pertama akan dilakukan sebagai Pj Bupati Bojonegoro adalah berorientasi serta berkonsolidasi dengan para pejabat internal Pemkab Bojonegoro terlebih dulu. 

Setelah itu, pejabat kelahiran 1 Juni 1968 ini mengemukakan, dia akan berkoordinasi berikut berkonsultasi dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bojonegoro.

"Kemudian, ketemu dengan warga saya dulu lah di Bojonegoro," imbuhnya kepada reporter Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Bojonegoro yang hadir dalam pelantikannya di Gedung Grahadi Surabaya.

Baca juga: Sikapi Berakhirnya Masa Jabatan Bupati Anna, Warga Pasar Kota Bojonegoro Ramai Cukur Gundul

Baca juga: BREAKING NEWS - Resmi, Ini Daftar 13 Pj Bupati Wali Kota di Jatim, Beda dari Bocoran yang Beredar

Langkah lebih jauh, lanjut ayah dua anak ini, sebagai Pj bupati yang memimpin daerah penghasil minyak dan gas (migas), dia akan memaksimalkan koordinasi dengan kementrian-kementerian terkait.

Semisal, Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementrian KLHK. Supaya, kondisi lingkungan di Bojonegoro dapat terjaga di tengah operasional industri migas.

Juga, penghasilan dari industri migas bisa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Untuk diketahui, jika tak ada kendala, Pj. Bupati Bojonegoro Adriyanto ini akan memimpin Kabupaten Bojonegoro selama lebih dari setahun.

Tepatnya, per akhir September 2023 ini hingga November 2024 mendatang, menunggu pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan diotoritasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2024