TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim bersama Pemprov resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2024 dalam rapat paripurna yang berlangsung, Rabu (15/11/2023). Wakil rakyat pun memastikan bakal terus mengawal sejumlah program prioritas.

Rancangan APBD Jatim 2024 itu diteken oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah.

Adapun rincian APBD Jatim 2024 yakni pendapatan daerah sebesar Rp 31.418.164.711.007 serta untuk belanja daerah mencapai Rp 33.265.021.983.864.

Anik Maslachah, Wakil Ketua DPRD Jatim menjelaskan setelah disahkan dalam rapat paripurna, tahapan selanjutnya adalah evaluasi dari Kemendagri. Politisi PKB itu berharap hasil evaluasi Kemendagri bisa segera turun. "Sehingga, Januari ini sudah bisa diimplementasikan," kata Anik di Surabaya. 

Anggaran Belanja Rp 33,2 Triliun terbagi dalam enam urusan. Yakni kesehatan sebesar Rp 5,4 Triliun (16,24 persen), pendidikan sebesar Rp 9,15 Triliun (27,51 persen), pemerintahan sebesar Rp. 12,28 Triliun (36,92 persen), infrastruktur sebesar Rp. 2,05 Triliun (6,18 persen), sosial sebesar Rp. 2,74 Triliun (8,26 persen), dan ekonomi sebesar Rp. 1,62 Triliun (4,88 persen).

Baca juga: Prestasi Gubernur Khofifah Raih Bhumandala Awards 2023 Dipuji DPRD Jatim

Ia menambahkan, dari pendapatan dan belanja daerah tersebut terdapat defisit sebesar Rp 1.846.857.272.857. Dimana defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan daerah yang secara rinci berasal dari sisi penerimaan sebesar Rp 1.856.033.895.097, sedangkan sisi pengeluaran sebesar Rp 9.176.622.240 sehingga pembiayaan netto sebesar Rp 1.846.857.272.857.

Anik mengungkapkan, APBD Jatim 2024 terbilang krusial lantaran merupakan tahun terakhir untuk menuntaskan visi misi Gubernur Jatim. Meskipun, jabatan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak selesai pada akhir tahun 2023 ini. "Tapi siapapun yang jadi Pj secara konstitusi wajib melanjutkan program," ujarnya. 

Lebih jauh, Anik menjelaskan upaya yang perlu terus digenjot misalnya terkait peningkatan perekonomian hingga pengentasan kemiskinan. "Sekalipun Jawa Timur tercepat dalam penurunan kemiskinan ekstrem. Tetapi, kemiskinan secara umum masih lebih tinggi sedikit dari nasional. Itu menjadi PR," ungkap Anik. 

Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, anggaran belanja yang telah dirumuskan dalam APBD disiapkan untuk digunakan seoptimal mungkin untuk pembangunan dan penyejahteraan masyarakat Jatim.

"Konsistensi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan mendasarkan pada RKPD Tahun 2024 dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024," kata Khofifah. 

Menurut Khofifah, pembahasan APBD 2024 bertujuan untuk memastikan ketercapaian target prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Terdapat sejumlah prioritas pembangunan. 

Khofifah merinci ketujuh prioritas itu yakni percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik pendukung pertumbuhan wilayah, dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar khususnya peningkatan lapangan kerja, Penanganan Stunting dan Penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya, kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi, peningkatan kapasitas terhadap mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, dan optimalisasi gangguan ketertiban umum serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Khofifah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran anggota dewan dalam pembahasan APBD Jatim 2024. “Selanjutnya, saya berharap agar kita semua dapat mengemban tugas, serta amanah kepada masyarakat Jawa Timur dapat dilaksanakan dengan baik,” ungkap Khofifah.