TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Sebanyak 546 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Kabupaten Trenggalek memperpanjang perjanjian kerja selama tiga tahun.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menyampaikan langsung surat perpanjangan perjanjian kerja tersebut di GOR Gajah Putih, Jalan Brigjen Soetran, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Selasa (6/2/2024).

Mas Ipin, sapaan akrabnya mengatakan berdasarkan surat keputusan, guru-guru tersebut dikontrak selama lima tahun, dan saat ini sudah menjalaninya selama dua tahun.

Dari 546 guru tersebut, 370 guru diantaranya telah habis masa kerjanya pada 1 Februari 2024, sedangkan 176 guru sisanya habis per 1 Maret 2024.

"Penandatanganan perpanjangan kontraknya biasanya persatu tahunan atau dua tahunan, tapi itu kurang efektif. Agar mereka fokus dan hemat anggaran untuk ceremony pelantikan langsung saja diperpanjang, dipenuhkan 3 tahun sekalian," ucap Mas Ipin, Selasa (6/12/2024).

Baca juga: Sosok Bocah Asal Trenggalek yang Karyanya Tembus ke Amerika, Tulis 40 Novel, Masuk Top Chart Inggris

Sebelum perpanjangan perjanjian kerja dilakukan, Pemkab Trenggalek melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan evaluasi kinerja kepada guru-guru tersebut.

Selain kompetensi, Pemkab Trenggalek juga memperhitungkan jumlah siswa yang makin bertambah atau berkurang di sekolah tersebut sehingga rasio guru di satu sekolah juga jadi pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja.

"Saat ini fokusnya meningkatkan kompetensi, jadi harus dipikir pendidikan profesi guru bisa secara gradual bagaimana," lanjutnya.

Di sisi lain, Pemkab Trenggalek juga tengah berupaya menuntaskan permasalah honorer pada tahun 2024 ini, sesuai target yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Hal tersebut menurut Mas Ipin akan meningkatkan anggaran belanja pegawai 10-15 persen. Pada tahun 2024 ini Pemkab Trenggalek telah menganggarkan belanja pegawai mencapai Rp 917 Miliar.

"Yang jelas meningkat 10-15 persen, dengan asumsi ketika 2024 kita akan menyelesaikan tenaga honorer menjadi P3K, selain itu ada lowongan CPNS juga untuk jabatan kosong," terang politisi PDI Perjuangan ini.

Jika dibandingkan tahun lalu, Mas Ipin mengasumsikan belanja pegawai membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 160 miliar.

"Tapi kita ada juga yang pensiun kan, jadi jika dikompilasikan lebih kurang butuh tambahan Rp 50 sekian Millar," pungkasnya