TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. DPR dipastikan tidak akan mengesahkan RUU Pilkada.

Dasco mengatakan DPR sudah sepakat mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan Pilkada 2024.

Adapun putusan MK itu berkaitan dengan gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora.

"Pengesahan revisi UU pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan. Oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada pada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan JR MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," kata Dasco saat dikonfirmasi, Kamis (22/8/2024).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu memastikan tidak akan ada rapat paripurna lagi untuk mengesahkan RUU Pilkada. DPR sepakat untuk mentaati putusan MK.

Baca juga: Kenapa Peringatan Darurat Viral? Kini Mahasiswa hingga Artis Demo ke Gedung DPR, Protes RUU Pilkada

Baca juga: Orasi Lengkap Reza Rahadian saat Demo DPR, Miris MK Dijegal: Negara Bukan Milik Keluarga Tertentu

"Enggak ada. Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. Selasa sudah pendaftaran. Masa kita paripurna kan pada saat pendaftaran? Malah bikin chaos dong," jelasnya.

Di sisi lain, Dasco juga membantah nantinya akan ada rapat paripurna malam-malam untuk mengolkan RUU Pilkada.

"Enggak ada (rapat paripurna). Gua jamin. Enggak ada," pungkasnya.

Dengan putusan ini, maka peluang PDIP untuk mencalonkan sendiri figur yang diusungnya di Pilkada masih terbuka lebar.

Termasuk, Gubernur petahana Jakarta, Anies Baswedan yang masih berpeluang untuk kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta periode 2024-2029.

Sebelumnya Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dasco: DPR Batal Revisi UU Pilkada, Tetap Gunakan Putusan MK

Baca juga: Gelombang Penolakan Revisi UU Pilkada Meluas, Mahasiswa di Kota Malang Akan Gelar Aksi Besar-besaran