Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menaruh perhatian besar terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau R-APBD 2025. Termasuk alokasi untuk makan bergizi gratis guna mendukung program pemerintah pusat.

Bahkan, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terkait R-APBD 2025, Kamis (31/10/2024), Fraksi PAN turut menyinggung hal tersebut.

Melalui juru bicaranya Suli Daim, Fraksi PAN DPRD Jatim meminta penjelasan lebih detail mengenai alokasi program makan bergizi gratis.

"Karena ini sudah janji presiden, sehingga harus dilakukan. Bagaimana program ini bisa terlaksana dengan baik," kata Suli Daim saat dikonfirmasi seusai rapat paripurna DPRD Jatim.

Sebagaimana penjelasan Pemprov Jatim, alokasi program makan bergizi gratis yang dicanangkan di APBD Jatim 2025 berkisar Rp 800 miliar.

Fraksi PAN menginginkan penjelasan lebih jauh tentang peruntukan dan sasaran alokasi anggaran itu. Tujuannya agar pelaksanaan program itu nantinya efektif.

Termasuk PAN menginginkan agar pemprov dapat memastikan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota nantinya.

Suli Daim berharap, berbagai hal itu bisa dijelaskan dalam tahap lanjutan pembahasan R-APBD Jatim 2025, pada rapat paripurna berikutnya.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Masuk R-APBD Jatim 2025, Anggaran Rp 800 M Disiapkan

Rencananya, rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemprov tentang R-APBD Jatim 2025 akan berlangsung 9 November 2024 mendatang.

"Tentu harus dilakukan sinergi yang kuat pemprov dengan pemerintahan kabupaten/kota," ungkap Suli Daim.

Sebelumnya diberitakan, rencana Program Makan Bergizi Gratis untuk Jawa Timur mulai masuk dalam pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jatim 2025.

Saat ini, anggaran yang dicanangkan untuk program tersebut berkisar Rp 800 miliar. 

Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program yang diusung oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Pemprov bersama DPRD Jatim menegaskan, sebagai pemerintah daerah harus turut mensukseskan itu. 

"Tentu kita menyiapkan sesuai dengan arahan awal dari Kemendagri, tetapi kita juga masih menunggu detail dari apa yang akan disampaikan oleh Kemendagri maupun Kementerian Keuangan," kata Pj Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono saat ditemui seusai rapat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (31/10/2024). 

Angka sekitar Rp 800 miliar itu dijelaskan merupakan alokasi awal.

Nantinya, jumlah itu akan menjadi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.

Sebagaimana informasi yang didapat pemprov, program ini kali pertama akan menyasar siswa di tingkat SD. 

Apakah jumlah anggaran itu cukup atau tidak, masih bergantung dari arahan dan keputusan lanjutan dari Kemendagri maupun Kementerian Keuangan.

"Tapi kita masih nunggu arahan pusat, katanya awal itu SD. Kita hitung, dan kita cadangkan sebesar itu. Kita nunggu fiksnya," ungkap Bobby.